REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Wakil Ketua MPR RI Hajriyanto Y Thohari mengatakan sebagian besar masyarakat bersikap apatis terhadap partai politik karena sikap feodal para elit politiknya.
"Sikap feodal itu melahirkan praktik KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) yang terus berlangsung hingga saat ini," katanya pada diskusi 'Pilar Negara: Mengatasi Apatisme Politik terhadap Parpol" di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin.
Dalam seminar yang juga menampilkan pembicara lain yakni pakar hukum tata negara Irman Putra Sidin dan pengamat politik di CSIS J Kristiadi itu, ia menjelaskan masyarakat melakukan revolusi guna menumbangkan rezim Orde Baru, karena maraknya praktik KKN yang kemudian melahirkan era reformasi.
"Harapan masyarakat, pada era reformasi dengan pergantian kepemimpinan politik bisa memberantas praktik KKN," katanya.
Realitasnya, kata dia, pada era reformasi praktik KKN tetap ada dan modus-modusnys semakin canggih.
Meskipun aturan perundangan di bidang hukum sudah semakin lengkap, kata dia, tapi praktik KKN juga semakin canggih,yang saat ini lebih populer dengan sebutan korupsi, kongkalingkong, dan dinasti politik.
"Sikap feodalisme ini harus dihancurkan karena telah membuat politik dan demokrasi menjadi mahal," katanya.
Menurut dia, sikap feodalisme saat ini malah berusaha untuk melanggengkan kekuasaan, sehingga tumbuh di lingkungan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.
Sikap feodalisme yang melahirkan praktik KKN ini masyarakat menjadi apatis terhadappartai politik, yang merupakan satu-satunya lembaga pengusung calon pemimpin.
"Untuk menghancurkan feodalisme harus dilakukan kerja-kerja kultural secara massif dan berkesinambungan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika