REPUBLIKA.CO.ID,CIANJUR--Sekretaris Daerah Cianjur, Jabar, Bacharudin Ali, minta inspektorat lakukan pemeriksaan terkait temuan pemotongan dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk pembelian koran di Disdik Cianjur.

Dia mengatakan, apa pun alasannya untuk pemotongan dana BOS yang merupakan hak anak adalah perbuatan tidak terpuji. Terlebih pemotongan itu, kurang bermanfaat dan menunjang pendidikan.

"Anggaran yang digunakan hanya untuk sejumlah koran sampai puluhan juta, ini harus diperiksa. Apakah pemotongan itu menggunakan hak anak atau hak operasional," katanya, Selasa.

Ia mengatakan, pembelian koran harus menggunakan perjanjian antara intansi terkait dan pemilik koran karena dikhawatirkan tanpa perjanjian akan rentan penyelewengan.

"Bawasda harus menindaklanjuti hal ini karena banyak yang membayar tapi korannya tidak ada. Setahu saya Disdik Cianjur saat ini sedang diperiksa Irjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan," tandasnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi IV DPRD Cianjur, Mohammad Toha, meminta pemerintah Cianjur, untuk segera menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Jabar tersebut.

Pasalnya ungkap dia, temuan BPK itu biasanya ada tindaklanjuti yang harus dilakukan pemerintah daerah, bahkan bila perlu ada pembinaan harus dilakukan. "Selama ini kami banyak menerima keluhan dari kepala sekolah terkait adanya pemotongan untuk pembelian koran,"katanya.

Seperti diberitakan, sejumlah kepala sekolah penerima dana BOS, mengeluh dengan pemotongan yang dilakukan oknum Disdik Cianjur, dengan dalih untuk pembayaran langganan koran yang selama ini tidak pernah mereka terima yang jumlahnya mencapai Rp 80 juta per bulan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika