REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menambahkan, pemerintah harus jujur terkait angka kemiskinan. Pemerintah tidak boleh menggunakan asumsi dalam memberikan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM).   

Apalagi, angka kemiskinan bisa diukur dengan hitungan yang valid. "Harus dipastikan angka terakhirnya berapa. Karena pergeseran penduduk miskin itu tidak bisa hanya sebatas asumsi," ungkapnya di Jakarta, Sabtu (1/6).

Anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Demokrat, Vera Febhyanthy mengatakan, pemerintah pasti akan menggunakan data dari BPS. Menurutnya, kompensasi BLSM tidak mungkin ditawarkan pemerintah tanpa data yang jelas.

Untuk menghindari kisruh seperti terjadi saat pembagian BLT, menurutnya pemerintah akan menggunakan sistem pembagian BLSM dengan kartu gesek. Penerima cukup menggunakan kartu tersebut tanpa harus berdesakan dan manipulasi oleh pihak tertentu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika