REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pakar politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Saleh Partaonan Daulay mengatakan PKS sebaiknya keluar dari koalisi partai pendukung pemerintahan bila bermanuver menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

"Saya baru dari daerah, banyak sekali spanduk penolakan kenaikan BBM oleh PKS. Hampir semua caleg mereka membuat spanduk berisi penolakan," kata Saleh Partaonan Daulay di Jakarta, Senin.

Menurut Saleh, ada dua hal tidak konsisten yang dilakukan PKS. Pertama, PKS melakukan pencitraan dengan cara yang semestinya dilakukan partai koalisi.

Kedua, PKS menolak kebijakan sekretariat gabungan koalisi partai pendukung pemerintah, sementara mereka hingga hari ini masih merupakan bagian dari partai koalisi.

Saleh mengatakan bahwa manuver yang dilakukan PKS itu sebagai cara berpolitik yang tidak lurus. PKS hanya mau mengambil keuntungan dari koalisi, tetapi tidak mau mengambil risiko dari suatu kebijakan yang ditetapkan setgab koalisi.

"Menurut saya, PKS sangat pandai menerapkan pepatah Minang yang berbunyi 'talunjuk luruih, kalingkiang bakait'. Telunjuk mereka menolak BBM, tetapi jari kelingkingnya tetap mengambil sesuatu dari koalisi," tuturnya.

Saleh menilai manuver politik tersebut dilakukan dengan tujuan mengalihkan isu-isu negatif dan kontraproduktif terhadap PKS. PKS berharap tetap mendapat simpati dari masyarakat.

"Pesan yang kira-kira ingin disampaikan adalah 'walaupun kami dinilai tidak bersih, tetapi kami masih partai yang paling peduli'," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika