REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bali, Selasa (4/6), bertemu dengan pimpinan I DPRD Bali. Pertemuan itu sejatinya dilangsungkan Senin, namun karena kesibukan pimpinan dewan, pertemuan baru terlaksana Selasa (4/6).
Ketua KPU Bali Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa pada kesempatan itu mengklarifikasi hal-hal yang ditudingkan jajaran anggota DPRD Bali.
Menurut dia, KPU Bali memang mengeluarkan surat edaran dengan nomor 503/KPU Prov/016/V/2013 tertanggal 28 Mei 2013. Namun surat edaran itu tidak untuk membuka kotak suara, melainkan menginventarisasi data-data terkait Pilkada Bali.
"Yang dibuka bukan kotak suara, melainkan kotak rekapan di panitia pemungutan suara (PPS). Itupun sudah tidak dilanjutkan lagi setelah menerima rekomendasi dari Panwaslu agar menghentikan inventarisasi sambil menunggu gugatan MK," ujarnya.
Dalam pertemuan KPU dengan wakil rakyat Bali itu, anggota DPRD Bali mempertanyakan surat edaran KPU Bali tentang inventarisasi data KPU kabupaten/ kota yang berbuntut pada pembukaan kotak suara Pilgub Bali oleh panitia pemungutan suara (PPS).
"Jangan sampai apa yang dilakukan KPU malah menimbulkan kecurigaan," kata Ketua Komisi III DPRD Bali, I Gusti Ngurah Made Suryantha Putra.
Dikatakan dia, di masa mendatang, jika KPU akan melakukan tindakan yang terkait dengan kotak suara, agar menghadirkan saksi. Jangan sampai katanya, KPU membuka sesuatu sebelum waktunya. "KPU adalah wasit, secara etika moral supaya tidak ada ketersinggungan," kata Suryantha.
Acara dengar pendapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Bali Made Arjaya, dari awal sudah berlangsung 'panas' dan diwarnai interupsi. Bahkan sejumlah anggota Fraksi PDIP cenderung mempersalahkan KPU Bali dengan nada suara yang keras.
Ketua Fraksi PDIP Tama Tenaya meminta KPU Bali berkomitmen menjaga Bali agar tetap aman. Jangan sampai kebijakan atau langkah yang diambil bisa menimbulkan kecurigaan dan pada akhirnya menimbulkan ketidakpuasan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika