Selasa 04 Jun 2013 23:54 WIB

Reformasi Indonesia Masih Sisakan PR Penegakan Hukum?

Sanksi hukum / ilustrasi
Foto: IST
Sanksi hukum / ilustrasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Perjalanan reformasi Indonesia sejak jatuhnya rezim Presiden Soeharto pada 1998 dinilai masih menyisakan pekerjaan rumah bagi pemerintah. Pekerjaan rumah paling besar yakni masalah penegakan hukum yang seadil-adilnya dan kebebasan masyarakat dalam berkeyakinan.

"Perhatian dalam penegakan hukum, seperti tantangan dalam permasalahan korupsi, menjadi kendala dalam reformasi birokrasi dan konstitusional," kata Direktur Lembaga Kajian Search for Common Ground, Scott Cunliffe, pada diskusi yang diselenggarakan The Habibie Center di Jakarta, Selasa (4/6).

Namun, menurut Cunliffe, jika melihat keseluruhan 15 tahun sejak reformasi dimulai, penegakan hukum di Indonesia mengalami cukup kemajuan, salah satunya ditandai dengan potret pemberantasan dan pencegahan korupsi.

"Tindakan penindakan korupsi cukup meningkat dengan melihat bagaimana aksi Komisi Pemberantasan Korupsi, namun kepastian hukum di berbagai bidang, tidak hanya korupsi, masih perlu terus dibenahi," ujarnya.

Cunliffe juga menyoroti mengenai gangguan keamanan di berbagai daerah di Indonesia seperti teror di Poso, Sulawesi Tengah, separatisme di Papua yang masih menjadi permasalahan dalam mempertahankan stabilitas dalam negeri.

Salah satu hal penting mengenai masalah keamanan, menurut Cunliffe, bagaimana pemerintah dapat memperbaiki masalah dari akarnya, dan melakukan pencegahan agar tindakan teror dan separatis tidak kian meluas.

"Pemerintah perlu mengetahui lagi apa yang terjadi di sana, dari warga di sana, dan melihat lebih jauh lagi untuk pencegahannya," katanya.

Sementara itu, Konsultan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) Kevin Evans mengatakan masalah kebebasan berkeyakinan juga menjadi salah satu pekerjaan rumah untuk pemerintah.

"Bagaiamanapun tidak perlu ada pemaksaan kehendak dan kekerasan dalam kebebasan beragama di Indonesia. Jika suatu kelompok tidak mengakui pihak lain, tidak perlu ada kekerasan," ucapnya menambahkan.

Meski, senada dengan Cunliffe, Evans mengatakan kemajuan Indonesia memang ditandai dengan reformasi selama 15 tahun yang berhasil. "Saya tidak melihat ada kemunduran, jadi mengapa tidak optimistis untuk tahun-tahun ke depan," kata dia.

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Yuk Ngaji Hari Ini
يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ كَمَآ اَخْرَجَ اَبَوَيْكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْاٰتِهِمَا ۗاِنَّهٗ يَرٰىكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهٗ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْۗ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيٰطِيْنَ اَوْلِيَاۤءَ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ
Wahai anak cucu Adam! Janganlah sampai kamu tertipu oleh setan sebagaimana halnya dia (setan) telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga, dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya Kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman.

(QS. Al-A'raf ayat 27)

Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement