REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah membantah anggapan yang mengatakan dana kompensasi yang disiapkan untuk masyarakat miskin berasal dari utang lembaga donor internasional.

Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi dan Pembangunan Firmanzah mengatakan, persiapan sosialisasi dan pelaksanaan BLSM dan kartu raskin tidak menggunakan bantuan pendanaan dari lembaga asing. Namun menggunakan APBN. 

Pendataan masyarakat miskin dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2011 dengan menggunakan anggaran BPS. Sementara sosialisasi BLSM juga menggunakan anggaran APBN.

"Bantuannya sendiri menggunakan APBN dan nanti penyaluran raskin dilakukan PT Pos Indonesia bersama-sama dengan aparat desa," jelas Firmanzah, Rabu (6/6). 

Kalau ada campur tangan asing, menurut Firmanzah, hanya sebatas bantuan teknis. Yaitu dari sejumlah lembaga donor ke penanggulangan kemiskinan nasional. "Bentuknya support bukan implementasi di lapangan," katanya.

Bantuan itu, lanjut Firmanzah, lebih pada riset dan pembelajaran internasional. Bentuknya pun rata-rata dalam bentuk hibah yang tidak mengikat.

"Beberapa lembaga internasional yang melakukan riset, seperti AusAid, World Bank, ILO, UNICEF, UNDP, ADB, dan lain-lain. Program-program mereka tidak terkait dengan persiapan sosialisasi dan implementasi BLSM," jelas Firmanzah. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika