REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Firman Noor, berpendapat, kisruh antara partai politik koalisi, seperti Partai Demokrat dan PKS, karena perbedaan mereka dalam menafsirkan klausul koalisi.

PKS, kata Firman, menilai komitmen yang dibangun mereka bersama Setgab hanya mengacu pada hal-hal khusus. Sementara, Demokrat menganggap koalisi yang dibentuk mencakup secara umum atau keseluruhannya.

Karenanya, Firman mengusulkan dalam pemilihan presiden nantinya, koalisi dibentuk sebelum pilpres. Ia menyebut harus ada perjanjian yang lebih rigid (keras), di samping aturan main untuk membentuk kesepahaman, sehingga perselisihan pun bisa dihindari.

Secara teoretis, masih kata Firman, tidak masalah bila kedua parpol itu bergulat di luar parlemen. “Selama 'perang' itu argumentatif, ya sah-sah saja. Terlepas itu membawa manfaat atau tidak," tuturnya mengakhiri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika