REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menakertrans Muhaimin Iskandar tampaknya belum menganggap serius kasus pembakaran Konsulat Jendral Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah oleh ratusan TKI. Alih-alih menganggap serius, Muhaimin malah menyebut pemberitaan soal pembakaran KJRI terlalu dibesar-besarkan. 

"Itu hanya plastik yang dibakar. Dilebih-lebihkan saja," kata Muhaimin kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (10/6).

Namun, Muhaimin mengakui terjadinya kerusuhan di KJRI. Menurutnya kerusuhan terjadi karena antrean TKI yang ingin mengurus surat pemutihan terlalu banyak. 

"Sebetulnya karena terlampau banyak yang antre kemudian terjadi kerusuhan," ujarnya.

Muhaimin mengaku sudah mengirim Dirjen Kemenakertrans untuk memperkuat penanganan dan pelayanan yang disediakan KJRI Jeddah. Dia memastikan para TKI yang mengalami overstay tidak akan dipulangkan ke Indonesia. 

Sementara itu anggota Komisi IX DPR, Poempida Hidayatoellah mengatakan, kemarahan para TKI karena Kemenakertrans dan BNP2TKI lamban menyelesaikan proses pengurusan administrasi ratusan TKI yang kehabisan izin tinggal (pemutihan/overstay). 

"Baru saja dua pekan silam saya menanyakan ke Menakertrans dan BNP2TKI adanya 300an TKI yang terkatung-katung di Saudi Arabia," kata Poempida.

Politisi Partai Golkar ini mengatakan, Kemenakertrans dan BNP2TKI tidak merespon secara cepat laporan masuk. Padahal menurut sepengetahuannya, ratusan TKI telah terkatung-katung nasibnya sejak beberapa bulan terakhir. 

"Respon yang tegas tidak juga kunjung datang dari kedua lembaga yang berwenang dalam masalah TKI ini," sesal Poempida.

Ikuti Whatsapp Channel Republika