REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti dari Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Fadhil Hasan menilai rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang digulirkan pemerintah seharusnya diikuti kebijakan konversi energi secara lebih luas.
"Yang kita inginkan kenaikan harga BBM itu hanya salah satu bagian saja, sedangkan secara lebih luas diperlukan kebijakan energi menyeluruh, misalnya diversifikasi energi," kata Fadhil Hasan dalam konferensi pers Tanggapan Indef atas APBN-P 2013, di Jakarta, Senin (10/6).
Dia mengatakan selama ini diversifikasi energi berjalan tidak maksimal, dan cenderung terbengkalai. Contohnya saat kebijakan konversi BBM ke gas, pemerintah kurang maksimal memberikan kebijakan pendukungnya.
Di Brazil ketika mereka mengalihkan BBM ke ethanol, pemerintahnya mempersiapkan pasar, dengan cara industri otomotif diwajibkan memasang 'converter' agar kendaraan bisa menggunakan BBM fosil dan ethanol secara bergantian. "Hal seperti ini penting dilakukan kalau pemerintah Indonesia serius ingin diversifikasi BBM," kata dia.
Fadhil juga menyatakan bahwa pemerintah seharusnya memberikan subsidi dengan porsi yang cukup terhadap bahan bakar dari energi terbarukan, layaknya subsidi terhadap BBM dari fosil.
"Sekarang semua anggaran subsidi seolah-olah terserap semua untuk subsidi BBM fosil. Sedangkan untuk CPO diberikan ketika harganya di bawah bahan bakar dari fosil," kata dia.
Selain itu pemerintah dinilai juga perlu menambah stasiun pengisian bahan bakar umum gas melalui alokasi anggaran infrastruktur, agar selaras dengan kebijakan diversifikasi energi. Sementara itu secara umum Fadhil mengatakan bahwa dirinya sepakat bahwa kenaikan harga BBM bersubsidi diperlukan. Namun dia mengaku kecewa bahwa kenaikan harga BBM bersubsidi tidak dilakukan sejak awal tahun, sehingga dampak kenaikan terhadap penghematan anggaran menjadi tidak signifikan.
"Jadi kita mendukung kenaikan harga BBM namun dengan berbagai argumen yang tadi disampaikan itu," kata dia.
Peneliti Indef lainnya Enny Sri Hartati mengatakan bahwa pemerintah sama sekali tidak berbicara mengenai penataan sektor energi pascakenaikan harga BBM nantinya. Seharusnya menurut Enny, pemerintah merencanakan juga penguatan BUMN untuk eksplorasi dan pembangunan kilang minyak.
Selain itu juga penghentian penyelundupan ekspor minyak, reformasi pelaku dan pengelolaan impor minyak, program konversi ke gas, pengalihan minyak ke batu bara untuk produksi listrik, DMO untuk gas dan batu bara, kebijakan transportasi publik yang utuh serta pajak otomotif yang lebih progresif.
Ikuti Whatsapp Channel Republika