REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Business Intelligence (BI) dapat membantu pejabat pemerintah daerah untuk mengetahui informasi tentang capaian kinerja organisasi. Selain itu, juga dapat memudahkan pejabat dalam membuatkan kebijakan.  

Teduh Dirgahayu, dosen Jurusan Teknologi Informatika, Fakultas Teknologi Informatika (FTI) UII Yogyakarta mengemukakan hal itu pada peluncuran hasil penelitiannya di Yogyakarta, Rabu (12/6). Penelitian ini dilakukan pada pemerintah daerah (Pemda) Jawa Tengah periode 2008-2011.

Dijelaskan Teduh, BI merupakan konsep, metode dan sistem untuk peningkatan kualitas keputusan bisnis. Caranya, merangkum data dari berbagai sumber, terutama sumber internal. Selanjutnya, data tersebut disajikan menjadi  pengetahuan bisnis bagi para pengambil keputusan.

Di organisasi pemerintahan, lanjut Teduh, data biasanya tersebar di banyak instansi. Sehingga butuh software yang dapat memudahkan bagi kepala daerah untuk mengetahui kinerja pemerintahannya.

"Peneliti FTI UII telah mengembangkan sistem BI untuk pengukuran kinerja keuangan pemerintahan. Sebagai studi kasus, telah dilakukan terhadap kinerja Pemda Provinsi Jateng 2008-2011," kata Teduh.

Dalam studi kasus tersebut, BI dapat digunakan untuk mengukur kinerja terhadap target yang telah ditetapkan organisasi. Selain itu, juga bisa digunakan untuk mendukung perencanaan strategis organisasi," katanya.

Penelitian, kata Teduh, dilakukan dengan melakukan analisis ukuran kinerja keuangan daerah. Di antaranya, realisasi anggaran, efisiensi anggaran, pendapatan dan belanja. Penelitian ini juga membangun sistem gudang data sebagai tempat integrasi berbagai rangkuman data.

"Dengan menggunakan BI, kepala daerah dapat memperoleh hasil pengukuran kinerja keuangan daerahnya dengan lebih akurat, lebih cepat, dan lebih mudah. Pemanfaatan sumberdaya manusia pun dapat diefisienkan," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika