REPUBLIKA.CO.ID, KHARTOUM -- Sudan resmi menutup saluran minyak negara itu. Hal ini pun bermakna Sudan membekukan ekspor minyak dan perjanjian ekonomi dengan negara tetangga mereka, Sudan Selatan selam dua bulan ke depan.
Sejak ahad, Presiden Sudan Omar al-Bashir memerintahkan untuk menutup pipa jalur ekspor minyak dari Sudan Selatan selama 60 hari. Hal ini dilakukan karena mereka menuduh Sudan Selatan mendukung operasi pemberontakan di perbatasan negara itu. Sudan Selatan pun langsung membantah tuduhan mereka membantu pemberontak.
Penutupan ini selain membekukan ekspor minyak Sudan Selatan, juga menganggu pasokan ke perusahaan minyak Asia.Diketahui beberapa perusahaan besar menjalankan bisnis di kedua negara itu, yaitu China National Petroleum Corp (CNPC), India ONCG Vigesh dan Petronas Malaysia.
Amerika Serikat pun segera meminta Pemerintah Khartoum mempertimbangkan kembali penutupan itu.Kementerian Minyak Sudan mengirim surat yang menyatakan bahwa mereka menutup pengolahan dan sarana transportasi yang berasal dari Sudan Selatan. Langkah ini dilakukan untuk melindungi fasilitas transportasi dan melindungi ancaman lingkungan. Langkah ini akan dilaksanakan sejak tanggal 9 Juni hingga 60 hari kedepan.
Menteri Luar Negeri Sudan sudah mengonfirmasi pengiriman surat itu. Menteri Minyak Sudan Selatan, Stephen Dhieu Dau langsung menanggapi seraya mengatakan negara dia akan mematuhi keputusan Sudan. Tetapi, ia menyatakan langkah ini jelas langkah politis dan bukan alasan ekonomi. Seharusnya, ucap dia, tak mempengaruhi perjanjian lalu lintas minyak.
Dau juga mengatakan minyak yang sudah dikirimkan akan dijual dan kemudian didistribusikan. Negaranya, lanjut dia, akan mendukung upaya kerja sama untuk menjamin penutupan akan aman dan tak membahayakan lingkungan.
Sementara Dirjen Minyak di Kementerian Perminyakan dan Pertambangan, Mohammed Lino mengatakan Sudan Selatan tiap hari memompa minyak sebanyak 225 ribu barel. Sebelumnya negara yang memisahkan diri dengan Sudan di 2011 itu memproduksi 300 ribu barel per hari sampai penutupan pertama pada Januari 2012.
Ikuti Whatsapp Channel Republika