REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana pemerintah yang akan menaikkan harga BBM terus mendapatkan penolakan dari rakyat.
Kali ini, ratusan buruh yang tergabung dalam Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI untuk meminta pemerintah membatalkan rencana tersebut, Rabu (12/6).
Koordinator massa Nining Elitos mengatakan, pencabutan subsidi harga BBM akan sangat merugikan rakyat. Bila harga BBM naik, kata dia, maka seluruh biaya kebutuhan bahan pokok, pendidikan, kesehatan, dan transportasi juga akan mengalami kenaikan.
Meski semua harga kebutuhan hidup naik, upah yang diterima para buruh tidak bertambah. Bahkan, kata dia, kenaikan harga sudah mulai terjadi sebelum harga BBM benar-benar dinaikkan.
Dia juga menilai, pemberian bantuan langsung pada rakyat miskin tidak akan menyelesaikan masalah. "Pemberian subsidi dalam bentuk bantuan langsung tunai tidak akan menghapuskan penderitaan rakyat dari beban ekonomi yang terjadi akibat pencabutan subsidi," kata dia.
Menurut Nining, pencabutan subsidi BBM merupakan salah satu bentuk dari program ekonomi neo-liberalisme yang tak lain adalah penjajahan gaya baru.
Menurut dia sistem ekonomi tersebut hanya berpihak pada pertumbuhan modal, bukan pada kesejahteraan rakyat. Karenanya, Nining meminta agar seluruh elemen rakyat menggalang solidaritas untuk melawan penjajahan gaya baru itu.