REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Selain rencana menaikan harga BBM, pemerintah juga berencana untuk melakukan penghematan belanja kementerian dan lembaga. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun meminta agar rencana tersebut tidak ditanggapi dengan penolakan.
“Untuk membuat sehatnya APBN, maka kita lakukan penghematan belanja kementerian dan lembaga. Harapan saya penghematan belanja dan kementerian ini juga baik dan tidak terjadi penolakan terhadapnya,” katanya, Rabu (12/6).
Ia mengatakan, pemerintah sedang berupaya untuk melakukan pengamanan dan pengelolaan fiskal. Pembahasan RAPBN-P antara pemerintah dan DPR diharapkan bisa segera selesai pada 17 Juni mendatang. “Kita harus memahami bersama, pemerintah, DPR, dan seluruh komponen bangsa soal ini,” katanya.
Ia membandingkan dengan yang dilakukan sejumlah negara di Eropa, misalnya, pemotongan belanja negara dan pemerintah itu luar biasa kerasnya, spending cut itu dalam dan keras. “Kita tidak seperti itu. Oleh karena itu, saya berharap yang ingin kita lakukan bersama membikin APBNP kita itu sehat bisa didukung oleh semua pihak,” kata Presiden SBY.
Presiden mengaku senang dan bersyukur, karena sesuai informasi yang didapatkannya hingga saat ini pada prinsipnya pembahasan APBNP antara pemerintah dengan DPR berjalan dengan baik, meskipun belum rampung, dan meskipun ada sejumlah isu yang masih harus dibahas dalam waktu 1-2 hari ini.
