REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sikap PKS yang tidak menarik tiga menterinya dari kabinet SBY dinilai sudah benar.

"Dulu SBY yang mengangkat ketiga menteri dari PKS, maka SBY pula yang berhak memberhentikan mereka," kata Pengamat Politik dari Universitas Indonesia, Iberamsjah di Jakarta, Kamis, (13/6).

Jika PKS menarik ketiga menterinya dari kabinet, ujar Iberamsjah, PKS justru menunjukkan mereka seolah-olah marah karena usulan agar harga BBM tidak dinaikkan ditolak pemerintah.

"Justru menunggu SBY menggunakan hak prerogatifnya merupakan sikap yang sangat tepat saat ini," ujarnya.

PKS, terang Iberamsjah, kali ini bertindak benar dengan menolak kenaikan harga BBM. PKS berani melawan kebijakan koalisi yang menyengsarakan rakyat.

"PKS justru terlihat berbeda, tidak bersikap menjilat SBY seperti partai lain seperti PAN, Golkar, PKB yang mau menerima keputusan pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Padahal mereka tahu kenaikan harga BBM hanya akan menyusahkan rakyat," kata Iberamsjah.

Apalagi, ujar Iberamsjah, harga BBM dinaikkan pada saat menjelang puasa dan lebaran. Harga barang pokok bisa melambung tinggi, padahal harga BBM tidak naik saja saat menjelang lebaran harga barang pasti naik.

Menurut Iberamsjah, PKS menolak kenaikan harga BBM bukan untuk melakukan pencitraan guna menaikkan elektabilitasnya. "Tidak ada hubungannya dengan pencitraan sebab PKS selama ini memang konsisten menolak kenaikan harga BBM," katanya.

PKS, ujar Iberamsjah, tak perlu mengundurkan diri dari koalisi. Sebab dulu SBY yang meminta mereka masuk ke dalam koalisi, maka SBY pula yang berhak mengeluarkan mereka dari koalisi.

"Saya bukan pendukung PKS maupun partai manapun. Namun sikap PKS menolak kenaikan harga BBM kali ini harus didukung oleh semua pihak," kata Iberamsjah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika