JAKARTA -- Wakil Presiden Boediono menolak kebijakan pencari suaka Koalisi Oposisi Australia untuk mengirim kembali kapal-kapal pencari suaka ke Indonesia.

Pemimpin Oposisi Tony Abbot mengatakan, jika terpilih, pemerintahnya akan menginstruksikan kepada pihak berwenang laut untuk menarik kapal-kapal pencari suaka kembali ke Indonesia.

Abbot berjanji akan mencegah arus kapal pencari suaka pada masa jabatan pertamanya sebagai perdana menteri, jika Oposisi menang dalam pemilu bulan September.

Namun Wapres Boediono mengatakan, Indonesia tidak akan menerima kapal-kapal itu di wilayahnya.

Ia mengatakan, ia tidak mengerti mengapa politisi Australia masih menganggapnya sebagai suatu opsi.

"Posisi kami sudah cukup jelas," katanya.

"Kami akan bersedia bekerjasama dengan cara lain."

Ia juga mengatakan, hubungan antara Australia dan Indonesia perlu saling menghormati.

Koalisi Oposisi 'yakin' akan mendapat dukungan Indonesia

Bulan lalu Duta Besar Indonesia untuk Australia, Nadjib Riphat Kesoema, menjadi pejabat Indonesia pertama yang terang-terangan menyatakan Indonesia tidak akan bekerjasama dengan kebijakan tersebut.

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa juga telah menepisnya sebagai tidak adil.

Namun Koalisi bersikeras, kedua pemerintah masih dapat bekerja bersama.

"Saya yakin kita akan dapat bekerjasama dengan pemerintah Indonesia kalau kita memegang pemerintahan, kata jurubicara Oposisi bidang luar negeri, Julie Bishop.

"Tidak dapat dipungkiri bahwa kebanyakan kapal yang datang ke Australia adalah kapal Indonesia."

"Kapal-kapal itu dapat dikembalikan ke pelabuhan asal mereka."

Saat ini terdapat sekitar 10,000 pencari suaka dan PBB mengakui pengungsi di Indonesia, tapi Indonesia bukan negara penandatangan Konvensi Pengungsi.

Australia berencana akan memukimkan kembali 600 pengungsi yang sudah diakui PBB yang masih menunggu di Indonesia pada tahun keuangan ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika