REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Prof Asep Saeful Muhtadi, menilai PKS kurang etis dalam menjalankan komunikasi politik terkait dengan penolakannya terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi yang bertentangan dengan keputusan koalisi.
"Ada ukuran perilaku politik etis atau tidak, yaitu berkaitan dengan konsistensi dan rasionalitas dari kebijakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu," kata Asep Saeful Muhtadi di Jakarta, Jumat.
Asep menjelaskan bahwa PKS menolak kenaikan BBM hanya sebagai pencitraan partai tersebut untuk meningkatkan elektabilitas.
Keputusan PKS itu, menurut dia, tidak rasional karena apabila keputusan itu divoting, suara PKS akan kalah meskipun bergabung dengan partai oposisi.
"Kalau hitungan jumlah kursi di parlemen meskipun PKS menolak bukan berarti gabung dengan oposisi, tetap suara mereka tidak menang. Karena itu keputusan menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tidak rasional," ujarnya.
Fraksi PKS DPR RI dan DPP PKS menegaskan menolak penaikan harga BBM karena menyengsarakan rakyat dan tidak berdasar sebab ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan oleh Pemerintah dengan baik.
Salah satunya Pemerintah dinilai tidak bisa menghentikan adanya penyelundupan BBM bersubsidi, dan gagal membuat transportasi massal.
Namun, kader PKS di pemerintahan bersikap terus mendukung kenaikan harga BBM dengan terus menyosialisasikan kebijakan tersebut kepada masyarakat.
Dalam rapat Sekretariat Gabungan
Koalisi Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II di rumah dinas Wakil Presiden Boedino pada hari Selasa (4/6), PKS tidak hadir.
Taufik Ridho mengklarifikasi bahwa awalnya tidak ada undangan untuk Presiden PKS, tetapi partai itu mengutus fraksi untuk hadir.
"Namun, pada pukul 18.00 WIB, fraksi kami dihubungi protokol Wakil Presiden bahwa pertemuan tidak jadi mengundang Ketua Fraksi PKS tetapi presiden partai," kata Sekjen PKS Taufik Ridho di Jakarta, Kamis (13/6).
Dia mengatakan bahwa pada pertemuan
Setgab Selasa (11/6) partainya tidak diundang untuk hadir.
Dalam Rapat Dewan Pimpinan Tingkat Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPTP PKS) pada hari Rabu (12/6) menghasilkan keputusan menolak kenaikan harga BBM bersubsidi dengan mengedepankan kepentingan masyarakat.
Rapat itu dihadiri para petinggi partai, antara lain, Majelis Syuro PKS, Presiden PKS, Sekjen partai, Ketua Majelis Pertimbangan Partai, Dewan Syariah Pusat, dan Bendahara DPP PKS. Selain itu, menteri PKS di pemerintahan dan Fraksi PKS di DPR RI diinformasikan hadir dalam rapat tersebut.
sumber : Antara
Ikuti Whatsapp Channel Republika