REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Ali Masykur Musa, mengatakan ada yang sering terjadi menjelang pemilu atau pun pemilukada. Menurutnya, yang terjadi adalah jumlah anggaran bantuan sosial cenderung meningkat.

"Ini tidak bisa dipungkiri bahwa bansos berkaitan dengan ritme politik," ujar Ali Masykur di sela-sela memberikan kuliah umum di Universitas Hasanuddin, Makassar, kemarin, dalam pernyataannya.

Ali Masykur menilai penggunaan anggaran bantuan sosial (bansos) menempatkan pemerintah seakan-akan menjadi dewa penolong terhadap rakyatnya. "Padahal itu uang rakyat," kata Ali Masykur yang juga Ketua Umum Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama itu.

Ia mengatakan BPK baru saja menyampaikan LHP LKPP Pusat kepada DPR dan Presiden dengan memberikan Opini Wajar Dengan Pengecualian. Salah satu yang di kecualikan dan siginifikan mempengaruhinya adalah masalah bantuan sosial. Hasil temuan BPK menyebutkan belanja bantuan sosial sebesar Rp 1,91 triliun masih mengendap di rekening penampungan kementerian negara/lembaga dan tidak disetor ke kas negara.

Selain itu penggunaan belanja bantuan sosial sebesar Rp269,98 miliar tidak sesuai dengan sasaran. "Besarnya nilai temuan tersebut menunjukkan adanya keteledoran penggunaan anggaran oleh pemerintah pusat atau daerah yang cenderung digunakan tidak sesuai dengan kepentingan rakyat kecil," kata Ali Masykur.

Seperti yang dilaporkan BPK, bansos meningkat tajam dari Rp 57 triliun pada tahun 2008 menjadi Rp 75,6 triliun pada tahun 2012. Ali Masykur menyarankan agar belanja bansos dipangkas dan selanjutnya menjadi belanja modal masing-masing kementerian atau pemda. Ia juga menyarankan agar bansos dipergunakan betul-betul hanya untuk menanggulangi risiko sosial misalnya rakyat miskin di sektor petani dan nelayan serta buruh sektor informal.