REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Hanura, Saleh Husin menilai, momentum kenaikan harga BBM bersubsidi dan kebijakan mitigasi yang menyertainya, rentan dipolitisasi.

Menurut anggota Komisi V DPR RI itu kompensasi yang ditawarkan pemerintah, bila disetujui juga akan dibagikan bertepatan dengan masa kampanye pemilu legislatif, akan akan dimanfaatkan partai politik untuk kepentingan kelompoknya.

Saleh mengakui, sejak 2012 kebijakan menaikkan BBM merupakan kewenangan penuh pemerintah. Tetapi, seharusnya pemerintah bisa menggunakan domainnya itu jauh sebelum ini. Pada 2012, sebut Saleh, catatan rata-rata harga minyak mentah atau Indonesia Crude Price (ICP) mencapai angka 115 dolar AS per barel. Dalam APBN, ketika ICP mencapai nilai 115, pemerintah bisa melakukan penyesuaian harga BBM.

"Tapi tidak dilakukan, padahal harga lagi tinggi-tingginya. Sekarang rata-rata ICP 95-112, penyesuaian harga tidak terlalu dibutuhkan," ujar Saleh dalam diskusi bertajuk 'Berebut Berkah Subsidi' di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (15/6).

Saleh sebelumnya menyebut jika pemerintah tetap ngeyel menaikkan harga BBM bersubsidi, berarti pemerintah tak memiliki empati kepada rakyat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika