REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Rapat kerja Badan Anggaran DPR dengan pemerintah beragenda finalisasi pembahasan RAPBN-P 2013 di Jakarta, Sabtu, diwarnai perdebatan sejumlah fraksi mengenai target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pertambangan Umum senilai Rp 33,13 triliun.

Menurut Fraksi PDIP, seharusnya target PNBP Pertambangan Umum dimasukkan dalam penjelasan RAPBN-P 2013. Hal ini diperlukan agar pemerintah serius mencapai target tersebut.

"Catatan Panitia Kerja (Panja) yang disepakati, kalau PNBP itu tidak masuk ke RAPBN-P 2013, lalu apa yang menjadi pegangan kita. Ini agar ada kepastian," kata Anggota Badan Anggaran dari Fraksi PDIP Dolfi OFP dalam rapat tersebut.

Pernyataan Dolfi didukung oleh rekan sesama fraksinya yaitu Nusyirwan. Dia mempertanyakan mengapa pemerintah tidak mau PNBP itu masuk di dalam Penjelasan RAPBN-P 2013. "Apa karena pemerintah ragu bisa melaksanakannya. Kalau tidak ragu, kenapa tidak dimasukkan saja," kata Nusyirwan.

Wakil Ketua Badan Anggaran dari Fraksi PDIP Olly Dondo Kambey mengatakan tidak ada salahnya mendorong pemerintah memaksimalkan PNBP dari sektor pertambangan umum dengan jalan memasukkan PNBP itu ke dalam RAPBN-P 2013.

Anggota Badan Anggaran dari Fraksi Demokrat Johnny Allen menilai pembahasan PNBP Pertambangan Umum dalam RAPBN-P 2013 hanya meliputi perubahan-perubahan tarif, bukan perumusan tarif baru sehingga tidak perlu dimasukkan melalui catatan penjelasan RAPBN-P 2013.

Untuk menengahi perdebatan tersebut Ketua Badan Anggaran DPR Achmadi Noor Supit menyatakan permintaan Fraksi PDIP akan menjadi tambahan catatan saja dalam laporan yang akan dibawa ke dalam rapat paripurna.

Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan bahwa pemerintah berjanji akan berupaya merealisasikan target PNBP Pertambangan Umum itu. Dia juga menyatakan bahwa sebelumnya pemerintah telah sepakat dengan Komisi XI DPR, dan target tersebut akan menjadi wilayah pengawasan Komisi XI. "Nanti 'kan kami akan diawasi oleh Komisi XI mengenai pencapaiannya," ujar Chatib.

Ikuti Whatsapp Channel Republika