REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Badan Anggaran DPR dari Fraksi PKS Yudi Widiana Adia mengatakan, kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) akan memukul daya beli dan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan proyeksi Bank Indonesia, kenaikan harga BBM akan mendorong inflasi di atas 7,76 persen, maka kenaikan BBM jelas menjadi kebijakan yang berpotensi melemahkan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pada Juli dan Agustus mendatang, ujar Yudi, masyarakat menjalani masa liburan anak sekolah. Sementara, pada Ramadhan dan Lebaran, juga masa penerimaan anak sekolah. Semua ini membutuhkan biaya.

"Menaikkan BBM di masa seperti ini menimbulkan inflasi, perekonomian Indonesia akan melambat," ujarnya, di Jakarta, Ahad, (16/6).

PKS, kata Yudi, konsisten menolak kenaikan BBM yang hanya memberatkan keadaan ekonomi rakyat. Harga bahan pangan dan hampir seluruh sektor jasa melonjak.

Di sektor usaha mungkin akan mengalami perlambatan sehingga bisa timbul ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) dan munculnya pengangguran baru.

Hal ini, kata Yudi menerangkan, terjadi karena dampak dari berkurangnya daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa setelah harga BBM bersubsidi dinaikan. "Pemerintah kurang cermat dalam menghitung dampak kenaikan BBM yang seperti efek domino," katanya menerangkan.

PKS, ujar Yudi, menilai pemerintah dalam menjalankan APBN 2013 tidak cukup amanah sehingga terjadi Perombakan seluruh asumsi makro, penurunan drastis target penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak migas.

"Ini masih ditambah kesalahan manajemen pengelolaan energi dan kegagalan program pengendalian volume BBM bersubsidi," ujarnya.

Dengan kesalahan yang dilakukan pemerintah, Yudi melanjutkan, PKS berharap rakyat tidak dibebani lagi dengan pencabutan subsidi BBM. Perlu adanya alternatif untuk menutup defisit neraca. "Harga BBM tidak perlu naik," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika