REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pesta Rakyat Jakarta (PRJ) yang diselenggarakan di Silang Barat Monas menuai kritik dari DPRD DKI Jakarta. Sebab, untuk menyelenggarakan acara setingkat PRJ Kemayoran perlu persiapan matang.

Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Santoso mengatakan, PRJ Monas dikemas secara dadakan, meski ia mengakui belum melihat secara langsung. Menurutnya, suatu acara yang diadakan menggunakan APBD memang sudah sewajarnya digratiskan.

Tetapi berbeda jika acara Pekan Produk Kreatif Daerah (PPKD) diselenggarakan oleh rekanan. Setelah melaksanakan kegiatan tersebut Pemprov harus menjelaskan terkait komponen kegiatan. "Harus jelas, stan yang ada bayar atau tidak, ada aturannya tidak," ujarnya Senin (17/6).

Menurutnya, memang tidak mudah untuk mengadakan acara dengan model PRJ Kemayoran. Ia berpendapat, Pemprov DKI perlu mempersiapkan secara detail pengelola, peserta stan, pengamanan, arus lalu lintas, parkir, hiburan pendukung dan promosi.

Karenanya, ia mengingatkan untuk mengadakan kegiatan perlu memperhatikan pengusaha yang mengisi stan. "Kalau belum jelas berapa yang datang, mana berani UMKM berinvestasi disana," ujarnya.

Dari pantauan ROL di lapangan, memang banyak sekali masalah yang terjadi di PRJ Monas kemarin. Banyak pengunjung yang kesulitan mencari parkir. Akhirnya warga memilih memarkir kendaraan di badan jalan dari Jl Merdeka Selatan hingga Merdeka Timur. Kemacetan pun tidak terhindarkan.

Selain badan jalan, Kantor Gubernur dan Perpustakaan Nasional yang terletak di sebrang jalan pun ikut disesaki kendaraan roda dua dan roda empat. Hal itu berlangsung hingga kegiatan ditutup.

Ikuti Whatsapp Channel Republika