REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi PKS DPR, Hidayat Nur Wahid menegaskan, pencopotan kader PKS yang menjabat sebagai menteri sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Bukan tergantung partai, apalagi jika disangkutkan sengan sikap PKS menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

Penolakan atas kenaikan harga BBM menurutnya telah disepakati majelis syuro, termasuk menteri-menteri PKS, dan presiden partai. Meski tiga kader PKS yang menjabat menteri menyatakan mendukung kebijakan pemerintah SBY.

Namun, tiga kader PKS yang menjadi menteri tidak dalam posisi setuju atau tidak. Sebagai pembantu SBY dalam kabinet, sudah sewajarnya bila mereka membantu menjalankan kebijakan SBY. Karenanya, bila ketegasan PKS menolak kenaikan harga BBM disangkutkan dengan pencopotan menteri PKS dari kabinet, menurut Hidayat tidak tepat.

Jika keputusan akhirnya dilemparkan kepada partai. "Undang-Undang tidak memberikan kewenagan partai untuk menarik para menteri. Di UU dan code of conduct juga disebutkan, itu hak prerogatif presiden," kata Hidayat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (17/6).

Meski akhirnya, kata Hidayat, sikap PKS itu membuat posisi PKS dalam koalisi menjadi diabaikan. Dalam beberapa kali pertemuan setgab, PKS sengaja tidak diundang. Bahkan, pada pertemuan pimpinan fraksi partai koalisi pagi ini, PKS juga tidak dilibatkan. Hidayat menganggap, tarik ulur dalam koalisi saat ini sebagai bagian dari demokrasi.

"Hari ini kami tidak diundang lagi tidak masalah, bagi kami tidak akan dipikirkan dengan ribet. Diundang tidak diundang sikap kami sama," ucap Hidayat mengakhiri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika