REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Tifatul Sembiring menyerahkan posisinya di kabinet kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Tifatul mengaku sampai sekarang belum melakukan pembicaraan khusus dengan SBY terkait posisinya.

"Itu hak prerogatif presiden. Saya serahkan ke Presiden," kata Tifatul kepada wartawan di kompleks parlemen Senayan, Selasa (18/6).

Tifatul menyayangkan opini sejumlah petinggi partai koalisi yang mendorong-dorong menteri PKS mengundurkan diri. Menurutnya pimpinan partai politik tidak bisa memberi sanksi kepada menteri. Sanksi merupakan hak prerogatif presiden. 

"Pimpinan parpol lain tidak bisa memberi sanksi, kecuali ketua setgab," ujar mantan presiden PKS ini.

Tifatul mengaku tidak kecewa dengan keputusan Fraksi PKS menolak kenaikan harga BBM. Menurutnya, penolakan yang dilakukan Fraksi PKS merupakan bagian dari kebebasan berpendapat. 

Sejauh ini, Tifatul mengaku belum ada perubahan sikap dari para menteri Demokrat di kabinet. Dia mengaku masih menjalankan aktivitas rapat seperti biasa. 

Anggota Majelis Syuro DPP PKS ini menyatakan siap bila presiden mencopot jabatannya sebagai menteri. Dia menilai jabatan itu sebagai amanah. "Siap diberi amanah. Siap ditanggalkan," kata Tifatul. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika