REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf mengatakan partainya tidak akan menghukum Partai Keadilan Sejahtera (PKS) karena bersikap bersebrangan soal kenaikan harga BBM.
Ketika ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (18/6), Nurhayati menegaskan Partai Demokrat tidak akan mengambil keputusan apapun terkait sikap PKS tersebut.
Begitu juga soal nasib menetri-menteri PKS yang berada dalam susunan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, Nurhayati tidak ingin banyak bicara.
Namun, ia mengeluarkan sedikit sindiran kepada partai yang dipimpin oleh Anis Matta itu. Nurhayati menyindir kalau memang PKS masih memiliki rasa malu, seharusnya menteri-menteri PKS segera mengundurkan diri dari kabinet.
Sindiran Nurhayati semakin menjadi melalui pernyataannya yang mengklaim salah satu yang membuat Indonesia masih banyak korupsi karena kurangnya budaya malu.
"Makanya budaya malu itu harus dikembangkan agar korupsi semakin berkurang dan kesantunan berpolitik semakin menguat," kata Nurhayati.
Ia menamnahkan PKS tidak perlu menunggu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menggunakan hak prerogatifnya mengeluarkan menteri mereka. Kalau memang sudah merasa tidak sejalan lagi dengan pemerintah, seharusnya menteri-menteri PKS mengundurkan diri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika