REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU -- Kebakaran lahan dan hutan yang melanda Provinsi Riau sudah menjalar ke konsesi lahan hutan tanaman industri (HTI) milik perusahaan Sinar Mas Grup di Kabupaten Bengkalis. "Mulai malam kemarin (Selasa, 18/6), kebakaran sudah masuk ke pinggiran HTI Sinar Mas Grup, yaitu PT Mapala Rabda," kata Humas Sinar Mas, Nurul Huda, di Pekanbaru, Rabu (19/6).
Meski begitu, Nurul membantah kebakaran itu disengaja pihaknya untuk menekan ongkos produksi pembersihan lahan. Menurut dia, konsesi HTI itu terkena imbas dari kebakaran yang melanda lahan dan kebun sawit milik masyarakat disekitarnya di daerah Sepahat, Kabupaten Bengkalis.
Nurul mengatakan pihaknya belum bisa memastikan luas HTI yang terbakar. "Kami kena imbas dari kebakaran lahan di sekitar konsesi," ujarnya.
Untuk mengantisipasi kebakaran meluas, ia mengatakan perusahaan sudah mengerahkan 150 personel pemadam kebakaran yang terbagi dalam 15 regu. Setiap regu dilengkapi dengan pompa air, ditambah bantuan empat alat berat eskavator dan satu helikopter yang menjatuhkan bom air dari udara. "Kami juga ikut membantu kebakaran dilahan masyarakat bersama 30 Masyarakat Peduli Api," katanya.
Kabakaran lahan dan hutan dalam dua hari terakhir terus meningkat di Riau. Berdasarkan data Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Pekanbaru, jumlah titik panas yang terdeteksi di Riau mencapai 148 titik. Jumlah itu, naik dibandingkan hari sebelumnya yang mencapai 106 titik panas.
Kebakaran mengakibatkan kabut asap pekat yang menyelimuti udara di sejumlah besar daerah seperti Kota Pekanbaru, Dumai, Bengkalis dan Pelalawan. Bahkan, dua penerbangan di Bandara Kota Dumai terpaksa dibatalkan akibat jarak pandang menurun drastis akibat pekatnya asap.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Riau Mambang Mit meminta perusahaan kehutanan dan perkebunan bertanggung jawab menjaga konsesi dari kebakaran. Ia berjanji akan mengevaluasi izin bagi perusahaan kehutanan dan perkebunan yang terbukti sengaja membakar lahan. "Kalau ada hal-hal yang bisa membuktikan pembakaran, maka akan kita evaluasi izin semuanya," kata Mambang Mit di Pekanbaru, Selasa (18/6).
Ikuti Whatsapp Channel Republika