REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pemerintah Singapura meminta Pemerintah Indonesia memberikan nama perusahaan sawit dari Negeri Singa yang disebut-sebut pejabat Kementerian Kehutanan di Jakarta ikut membakar hutan dan lahan untuk membersihkan atau membuka perkebunan di Sumatra.
Menteri Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air Singapura Vivian Balakrishnan kepada BBC, Rabu, seperti dikutip the Straits Times menegaskan akan menindak perusahaan-perusahaan dari negaranya bila nama-nama mereka diberikan Jakarta secara spesifik, dan dapat dibuktikan mereka telah melanggar hukum.
Pernyataan itu ia kemukakan mereaksi berita AFP bahwa pejabat Kementerian Kehutanan Indonesia menyebutkan pemodal asal Singapura dan Malaysia juga ikut bertanggung jawab dalam kebakaran hutan dewasa ini.
"Teknik pembalakan dan pembakaran lahan yang murah sebagai metode pembersihan bukan hanya digunakan oleh petani lokal, tetapi juga karyawan perusahaan minyak sawit termasuk yang dimiliki oleh pengusaha Singapura dan Malaysia," kata Hadi Daryanto, seorang pejabat Kementerian Kehutanan Indonesia kepada AFP seperti dikutip BBC Indonesia.
Asap kebakaran hutan lahan di Riau, daratan Sumatera, telah mengganggu udara Singapura dalam sepekan belakangan ini, bahkan pada Rabu pukul 15.00 waktu setempat mencapai 170 Indeks Standar Pencemaran (PSI/Pollutant Standards Index) atau berkualifikasi tidak sehat. Kondisi ini mendekati kategori sangat berbahaya bagi kesehatan bila terus berkembang hingga melampaui angka 200 PSI.
Menurut Channel NewsAsia (CNA), Balakrishnan pada Selasa mengadakan pembicaraan dengan Menteri Lingkungan Hidup Indonesia Balthasar Kambuaya.
Pada hari yang sama, Menteri Luar Negeri Singapura K Shanmugam berbicara pula dengan Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa.
Kedua menteri, kata CNA, kepada mitranya meneguhkan komitmen Singapura untuk membantu Indonesia mengatasi kebakaran hutan dan lahan, serta meminta Jakarta berbagi informasi yang relevan untuk meningkatkan pemantauan tentang pembukaan lahan serta titik api.
Balakrishnan menyebutkan kerja sama seperti itu merupakan kepakatan Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand pada Oktober 2012.
Ia pun menegaskan Singapura siap bekerja sama dengan Indonesia di tingkat provinsi untuk mengurangi masalah asap, sebagaimana yang baru-baru ini disepakati Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Lee Hsien Loong di Singapura.
Kedua menteri itu juga telah minta mitranya di Jakarta untuk mencatat keprihatinan Singapura yang sangat kuat mengenai situasi gangguan asap yang semakin memburuk.