REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG - Gubernur terpilih Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta agar penyaluran bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak diberikan kepada kelompok sebagai bentuk permodalan.

"Bukan BLSM-nya yang kami tolak, tapi penyalurannya jangan kepada individu melainkan diberikan kepada kelompok atau komunitas sehingga bisa digunakan sebagai modal," kata Ganjar di Semarang, Kamis (20/6).

Ia berpendapat, jika BLSM sebesar Rp 150 ribu per bulan diberikan kepada individu maka hanya akan digunakan untuk konsumtif dan habis dalam beberapa hari. "Saya jamin uang itu (BLSM, red) akan habis dibelanjakan, apalagi ini mendekati Lebaran," ujar anggota Komisi II DPR RI itu.

Oleh karena itu, katanya, PDI Perjuangan meminta agar kompensasi kenaikan harga BBM dimasukkan ke program pembangunan infrastruktur pedesaan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat. "Saya tidak percaya jika pemberian BLSM bisa meningkatkan kemampuan daya ekonomi masyarakat, teorinya siapa?," katanya.

Setelah dilantik sebagai Gubernur Jawa Tengah pada 23 Agustus 2013, Ganjar mengaku akan melihat data yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jateng terkait dengan pemberian BLSM kepada masyarakat. "Saya ingin mengetahui siapa-siapa yang mendapatkan kartu BLSM, coba benar 'gak' orang itu berhak menerima," ujarnya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jateng mengusulkan sebanyak dua juta rumah tangga miskin kepada pemerintah pusat agar dapat menerima bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi kenaikan harga BBM.

Ikuti Whatsapp Channel Republika