REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Keberadaan Partai Keadilan Sejahtera di dalam koalisi pemerintahan setelah penolakan Fraksi PKS terhadap pengesahan RAPBN-P 2013 dalam Sidang Paripurna DPR RI, akan dibicarakan setelah pengumuman kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi dalam waktu dekat.

"Insya Allah akan dibicarakan setelah pengumuman kenaikan BBM," kata Pelaksana Harian Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hassan, sebelum mengikuti sidang kabinet paripurna dalam kapasitasnya sebagai Menteri Koperasi dan UKM di Kantor Presiden Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan sikap Fraksi PKS saat Sidang Paripurna DPR RI pada 17 Juni 2013 lalu sudah mengindikasikan sikap partai.

"Mereka kan sudah secara eksplisit bertentangan dengan partai tidak sejalan dsengan kebijakan pemerintah koalisi kan harus sejalan dengan pemerintah, masa koalisi berbeda," ucapnya.

Menurut dia, berdasarkan etika politik, seharusnya tidak lagi berada di koalisi.

"Ya kalau 'code of conduct' itu kan ada dua alternatif, mengundurkan diri atau atau dimundurkan, memang lebih terhormat mengundurkan diri," kata Syarief, menegaskan.

Sementara itu juru bicara presiden Julian Aldrin Pasha mengatakan bila memang pandangan partai sudah tidak sejalan dengan koalisi dan pemerintah, maka PKS dipersilahkan menarik perwakilannya di koalisi atau kabinet.

"Itu jelas dalam 'code of conduct', artinya kalau memang mereka sudah tidak lagi bersama dalam koalisi yang dipersilahkan menarik para menterinya yang berada dalam koalisi. Bilamana itu tidak dilakukan maka keberadaan mereka dikoalisi pada hakekatnya telah berakhir," ujar Julian, menjelaskan.

Namun, bila ada menteri yang ditarik atau diganti, Julian menegaskan, adalah hak prerogratif Presiden Yudhoyono untuk memilih penggantinya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika