REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Nasib PKS di Sekretariat Gabungan (Setgab) ditentukan setelah pengumuman kenaikan BBM dilakukan. Ketua Harian Partai Demokrat, Syarif Hasan mengatakan, PKS sudah secara eksplisit bertentangan dengan partai koalisi lainnya.

“Insya Allah setelah pengumaman BBM akan diputuskan nasib PKS,” katanya saat ditemui di kantor presiden, Kamis (20/6).

Syarif mengatakan, seharusnya partai politik yang tergabung dalam koalisi kompak dan mendukung kebijakan yang akan diambil pemerintah. Terlebih lagi sudah ada code of conduct yang disepakati bersama termasuk sanksi yang mungkin diberikan.

Berdasarkan code of conduct, seharusnya jika ada partai yang melenceng dan bersebrangan dari kebijakan koalisi, ada dua alternatif tindakan yang bisa dilakukan yakni mengundurkan diri atau dimundurkan. “Memang lebih terhormat mengundurkan diri,” katanya.

Lalu bagaimana dengan nasib para menteri PKS? Syarif memberikan sinyal tidak akan ada perubahan apalagi pencabutan terhadap menteri dari PKS. Menurutnya, perlu dibedakan antara koalisi dan jabatan menteri.

“Ada perbedaan kita kan berkoalisi dengan partai bukan menteri,” imbuhnya menandaskan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika