REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Pameran Jakarta Monorail di lapangan Monas, Jakarta Pusat (22/6). Pameran tersebut dibuka untuk umum hingga 14 Juli 2013. Dalam pameran yang digelar untuk memeriahkan HUT Jakarta itu dipamerkan dua prototipe monorail. Satu dari PT Jakarta Monorail dan satu lagi dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Jokowi bersama dengan Menteri BUMN Dahlan Iskan, Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono, dan Direktur Ortus Grup Edward Suryadjaja secara bersama-sama menekan tombol sirine sebagai tanda dibukanya pameran tersebut.
Jokowi kemudian meninjau langsung dua monorail yang dipamerkan di sebelah tenggara Monas itu. "Enggak ada masalah, secara kualitas bagus, secara kapasitas juga bagus. Bisa ngangkut kira-kira 1300 (penumpang)," kata mantan wali kota Solo tersebut.
Sementara itu, Dahlan Iskan mengatakan, monorail tidak sekadar sebuah alat transportasi yang dapat mencegah kemacetan. Lebih dari itu, dapat menjadikan kota Jakarta menjadi lebih rasional.
Sebab, menurut Dahlan, untuk mengimbangi volume kendaraan dengan menambah jalan tentu sudah tidak mungkin lagi. Karenanya, pemerintah harus menyediakan lebih banyak ruang bagi transportasi umum sehingga mengurangi kendaraan pribadi.
"Kendaraan umum harus lebih disediakan sehingga mobil pribadi akan berkurang terus. Itu intinya. Karena kalau satu monorel bisa mengangkut 800 ribu orang, itu kira-kira sama dengan 400 ribu mobil," kata mantan dirut PLN tersebut.
Monorel merupakan sebuah kereta cepat dengan jalur yang terdiri dari rel tunggal. Rencanya, warga Jakarta baru bisa menikmati moda transportasi moderen itu pada awal 2016.
Pameran Monorail akan digelar setiap hari mulai 22 Juni hingga 14 Juli 2013. Setiap pengunjung bisa menikmati pameran tanpa dipungut biaya alias gratis.Pada Senin hingga Kamis, pameran akan dibuka mulai pukul 11.00 WIB-18.00 WIB. Sementara pada akhir pekan, waktu beroperasi pameran monorail lebih panjang, yaitu mulai pukul 11.00 WIB hingga 21.00 WIB.
Ikuti Whatsapp Channel Republika