REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- PT Pos Indonesia mengakui Pemerintah Kecamatan Pancurbatu, Deli Serdang, Sumatera Utara menolak menerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang dibagikan untuk penerimaan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).

"Yah benar, Kecamatan Pancurbatu yang jumlah penerima BLSM-nya mencapai 6.247 rumah tangga sasaran dari 18 desa/kelurahan menolak KPS karena takut bermasalah dengan warganya sehubungan jumlah penerimanya berkurang," kata Humas PT.Pos Indonesia (Persero) Wilayah Sumut-Aceh, Ahmad Fachruddin Daulay, di Medan, Sabtu.

Dia mengatakan itu usai acara penyaluran BLSM yang dihadiri Menteri Komunikasi dan Infomatika, Tifatul Sembiring dan Pelaksana tugas Wali Kota Medan Dzulmi Eldin.

Berkaitan penolakan itu, kata dia, PT Pos akan membicarakan masalah tersebut dengan pihak terkait agar masyarakat memahami soal kebijakan penetapan penerima dana BLSM itu.

Diakuinya, penerima BLSM di Sumut-Aceh tahun ini terkait dengan kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) memang berkurang jumlahnya. Tahun ini, jumlah penerima hanya 1,1 juta RTS dari tahun 2008 yang masih sebanyak 1,28 juta rumah tangga.

Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring, mengatakan, pengurangan jumlah penerima dana bantuan pemerintah tentunya mengacu pad hasil survei.

"Tidak mungkin juga selamanya masyarakat yang dibantu sebelumnya terus dibantu. Begitupun perlu dilihat lagi kasusnya bagaimana dan itu perlu koordinasi yang baik dan pemahaman kuat dari masyarakat," katanya.

PT Pos Indonesia yang dipercayai pemerintah sebagai penyalur dan BLSM itu diminta menjalankan tugasnya dengan baik. "Harus tidak ada kesulitan dalam penerimaan dana BLSM termasuk nantinya tambahan alokasi raskin yang merupakan kompensasi kenaikan harga BBM," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika