REPUBLIKA.CO.ID, MAKKAH -- Pemerintah RI terus berupaya melobi Arab Saudi agar tidak terkena pemotongan kuota 20 persen jamaah haji. Menteri Agama Suryadharma Ali dan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Anggito Abimanyu tiba di Jeddah, Ahad (23/6) waktu setempat.
Keduanya akan bertemu dengan perwakilan Kerajaan Saudi pekan ini. Direktur Pelayanan Haji Kemenag, Sri Ilham Lubis, mengatakan sejumlah pejabat yang akan diajak bertemu itu seperti putra mahkota raja Arab Saudi, Menteri Dalam Negeri, Gubernur Makkah, dan Menteri Penerangan selaku Pelaksana Harian Menteri Haji.
"Kita masih berusaha ke Kerajaan Arab Saudi untuk mendapat toleransi (bagi jamaah Indonesia)," kata Sri pada pers di Wisma Haji Indonesia di Makkah, Ahad (23/6) siang. Menurut dia, Indonesia layak mendapat dispensasi pemotongan kuota haji internasional karena sebagai negara yang terkena dampak terbesar. Total jamaah yang kena potong mencapai 42.200 orang.
Dua pekan lalu Kerajaan Saudi mengumumkan ada pemotongan kuota haji untuk seluruh negara di musim haji tahun ini. Pemotongan itu sebesar 20 persen, sementara untuk kuota haji di dalam negeri pemotongan sebesar 50 persen. Ini terkait dampak perluasan Masjidil Haram yang sekarang terus berlangsung.
Di sebelah barat laut, utara, dan timur lautKabah, Saudi bin Ladin Group sudah merontokkan dinding Masjidil Haram. Mereka sedang membangun dinding baru yang lebih besar di sisi timur laut. Dari pantauan Republika di lapangan, karena pekerjaan konstruksi itu lintasan tawaf umroh menjadi makin sempit. Kontraktor memasang papan pemisah di sepertiga lintasan tawaf. Sedangkan di sebelah barat Kabah sedang ada pembangunan lintasan tawaf kecil untuk jamaah kursi roda dan renta.
Suara mesin bor dan deruman traktor terdengar jelas di sebelah Kabah. Puluhan crane untuk mengangkut bahan bangunan juga terpancak tinggi membayangi Kabah. Debu pekerjaan terkadang singgah di lintasan tawaf.
Sekretaris Dirjen PHU, Cepi Supriyatna, mengungkapkan pemerintah punya beberapa skenario menghadapi Kerajaan Saudi. Pertama, pemerintah akan meminta agar jamaah Indonesia tidak dipotong kuotanya. Kedua, yang berangkat hanya jamaah yang sudah lunas saja. Ketiga, pemerintah menerima pemotongan kuota untuk tahun ini saja, sementara tahun depan diusulkan agar kuota ditambah 20 persen lagi.
"Kalaupun terjadi pemotongan itu demi kemaslahatan jamaah," kata Cepi. Ia mengkhawatirkan keselamatan dan kenyamanan jamaah Indonesia bila musim haji tiba. Sewaktu umroh saja sudah macet dan membeludak. "Apalagi kalau tiga juta jamaah mengelilingi Kabah dengan kondisi lintasan sempit," kata Cepi dengan nada risau.
Sri menambahkan, pengumuman pemotongan itu mengagetkan penyelenggara haji Indonesia. Karena sampai akhir Juni ini, persiapan haji sudah mencapai 75 persen. Pemotongan kuota ini membuat Kemenag memulai pekerjaan dari awal mendistribusikan jamaah dan mengatur kelompok terbang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika