REPUBLIKA.CO.ID, MAKKAH -- Pemerintah ternyata sudah membayar 50 persen uang muka untuk pemondokan haji di Makkah. Rencana pemotongan kuota haji 20 persen oleh Arab Saudi memicu masalah pemondokan yang harus segera diselesaikan.
Direktur Pelayanan Haji Kementerian Agama, Sri Ilham Lubis, mengatakan akan membuka forum negosiasi dengan para pemilik pemondokan di Makkah. Ia berharap pemerintah RI dan pemilik pondok haji bisa mencapai titik temu masalah pembayaran ini.
Menurut Sri, pemerintah sedang membahas mana opsi terbaik untuk dirundingkan. Opsi-opsi itu seperti apakah akan memotong langsung biaya sewa pondok sebesar 20 persen, atau membatalkan pesanan pondok di tempat yang kurang prioritas.
Atau, kata dia, "Pemerintah hanya akan membayar 80 persen saja uang sewa pemondokan. Ini kan sesuai dengan jumlah pemotongan kuota haji yang diminta," kata Sri pada pers di Wisma Haji Indonesia Makkah, Ahad (23/6).
Sri berharap negosiasi bisa berjalan mulus. Baik pemilik pondok maupun pemerintah RI bisa menerima solusi yang memudahkan semua pihak. Sebelumnya, Bendahara Haji Konjen RI di Jeddah, Suyatno, mengatakan RI sudah membayar sebesar Rp 250 miliar ke para pemilik pemondokan. Jumlah pembayaran akan bertambah menjadi Rp 500 miliar sesuai batas waktu pembayaran.
Ia juga mengatakan, selain pemondokan ada masalah juga pada pemesanan katering haji. Saat ini ada 12 perusahaan katering yang nantinya akan dikurangi lagi. Kemudian masih ada sewa tenda di Mina, pembayaran muasasah dan pengurangan maktab dari 70-71 menjadi hanya 55.
Selain masalah pemondokan, Pemerintah RI terus berupaya melobi Arab Saudi agar tidak terkena pemotongan kuota 20 persen jamaah haji. Menteri Agama Suryadharma Ali dan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Anggito Abimanyu tiba di Jeddah, Ahad (23/6) waktu setempat. Keduanya akan bertemu dengan perwakilan Kerajaan Saudi pekan ini.
Dua pekan lalu Kerajaan Saudi mengumumkan ada pemotongan kuota haji untuk seluruh negara. Pemotongan itu sebesar 20 persen, sementara untuk kuota haji di dalam negeri pemotongan sebesar 50 persen. Ini terkait dampak perluasan Masjidil Haram yang sekarang terus berlangsung.
Ikuti Whatsapp Channel Republika