REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Menteri Sosial Salim Segaf mengaku sudah siap menerima keputusan apapun dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait sikap politik partainya, PKS, yang tidak mendukung kenaikan harga BBM, termasuk jika harus diberhentikan dari jabatannya.
"Yah saya ini sudah pasrah, apa pun keputusan yang diambil Pak Presiden, itulah yang terbaik karena hal tersebut memang menjadi hak prerogatifnya dan tidak ada yang boleh mengganggu gugat," tegasnya usai menghadiri Safari Bakti Kesetiakawan Sosial di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Ahad (23/6).
Ia mengatakan, didepaknya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari koalisi sekretariat gabungan (Setgab) setelah fraksi PKS yang duduk di parlemen menolak menyetujui kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2013.
Dituturkannya, dirinya sebagai pembantu presiden akan menuruti kebijakan atasan, apalagi jika kebijakan itu dilandasi dengan beberapa pertimbangan seperti mengantisipasi defisit anggaran keuangan negara serta beberapa pertimbangan lainnya.
"Saya selaku menteri tidak lain adalah pembantu presiden dan mengenai partai itu akan kami bicarakan secara internal. Yang jelas, sebagai pembantu presiden saya akan tetap bekerja semaksimal mungkin karena memang merupakan amanah yang harus dilaksanakan. Jabatan yang saya pegang saat ini bisa datang dan pergi kapanpun. Itu hanya titipan," ucapnya.
Menurutnya, jika Presiden SBY mengambil suatu keputusan dengan memberhentikan dirinya dari jabatan Menteri Sosial akan diterimanya dengan lapang dada tanpa harus merasa sakit hati.
