REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meminta kepada seluruh maskapai penerbangan untuk menghindari wilayah udara kontrol Pekanbaru, Provinsi Riau, yang masih pekat diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan.
"Direktorat Jenderal Perhubungan Udara telah mengeluarkan 'Notice to Airmen' (NOTAM) No WRRR-80899/13 tentang Peringatan 'Forecast and Raining Maker' sejak 24-30 Juni 2013 pada pukul 08.00-16.00 WIB," kata Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemenhub Bambang S Ervan dalam rilis Pusat Komunikasi Publik Kemenhub yang diterima di Jakarta, Selasa (25/6).
NOTAM adalah pemberitahuan terkait dengan operasi penerbangan yang disebarluaskan melalui peralatan telekomunikasi yang berisi informasi mengenai penetapan, kondisi, atau perubahan di setiap fasilitas aeronautika, pelayanan, prosedur, atau kondisi berbahaya, berjangka waktu pendek dan bersifat penting untuk diketahui oleh personel operasi penerbangan.
Menurut Ervan, NOTAM tersebut berisi tentang kegiatan hujan buatan untuk mengatasi kebakaran lahan di Riau. Dengan demikian, ujar dia, setiap penerbangan yang akan melintasi wilayah udara kontrol Pekanbaru harus mendapat izin dari ATC (Air Traffic Controller).
Ia menjelaskan hal tersebut karena kebakaran lahan di wilayah Pekanbaru mengakibatkan kabut asap yang membuat jarak pandang terbatas. "Bahkan di wilayah Kecamatan Tampan, Pekanbaru jarak pandang sangat terbatas di bawah 300 meter," katanya.
Berdasarkan pantauan di lapangan pada Selasa (25/6) pagi, asap akibat kebakaran lahan dan hutan yang cukup pekat hingga masih menyelimuti langit Kota Pekanbaru dan mengakibatkan jarak pandang menurun 100-200 meter. Akibatnya, sejumlah pengguna kendaraan harus mengurangi kecepatan kendaraan karena jarak pandang relatif sangat terbatas, sedangkan kondisi udara berdasarkan pantauan alat ISPU di sejumlah titik di Pekanbaru menunjukan tanda 'tidak sehat'.
Pada kesempatan sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa pemerintah mengintensifkan pemadaman kebakaran hutan di Riau sehingga asap yang sampai negara tetangga dan sekitarnya bisa segera diatasi.
"Karena hasilnya selama satu minggu belum seperti yang kita harapkan, saya ambil keputusan tingkatkan upaya atasi bencana asap, mulai komando dan pengendalian yang selama ini daerah dibantu pusat maka sekarang Kepala BNPB pimpin keseluruhan, meski elemen daerah tetap ada," kata Presiden dalam keterangan pers di Kantor Presiden Jakarta, Senin (24/6) malam.
Presiden mengatakan Riau telah ditetapkan sebagai daerah bencana dan penanganan kebakaran hutan dipimpin oleh Kepala BNPB Syamsul Maarif, sama seperti penanganan bencana saat gempa di Yogyakarta dan beberapa daerah lainnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika