REPUBLIKA.CO.ID, PBB -- Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB), Selasa (25/6), secara bulat sepakat bahwa pasukan penjaga perdamaian PBB berkekuatan 12.600 petugas harus dikerahkan di Mali mulai 1 Juli, kata Duta Besar Inggris untuk PBB Mark Lyall Grant.
Dalam laporan AFP yang dikutip Rabu (26/6), Lyall Grant, ketua DK PBB untuk Juni ini, mengatakan bahwa meskipun ada hambatan keamanan, logistik, dan politik di negara itu, dalam kekacauan sejak Maret 2012, ada kesepakatan agar pasukan penjaga perdamaian PBB untuk mengambil alih dari operasi militer yang dipimpin Prancis.
Pasukan Prancis, yang campur tangan di Mali bergerak pada Januari lalu untuk menghentikan gerakan maju oposisi di Mali ke ibu kota. Prancis akan menyerahkan tugas keamanan utama kepada pasukan PBB, yang dikenal sebagai MINUSMA sejak Senin (24/6).
Prancis akan mempertahankan setidaknya 1.000 tentara di negara itu, namun untuk operasi anti-terorisme. "Yang paling penting, meskipun ada hal tertentu yang ditakutkan penduduk, proses politik telah mengalami evolusi sangat positif," kata Duta Besar Prancis di PBB Gerard Araud, menyambut serah-terima itu.
Araud mengatakan pemerintah Prancis akan mulai mengurangi 3.000 tentaranya yang saat ini berada di Mali mulai akhir Agustus.
Ikuti Whatsapp Channel Republika