Sabtu 29 Jun 2013 14:41 WIB

Rudd: Kebijakan Oposisi Soal Pencari Suaka Picu Konflik dengan Indonesia

Red:
abc news
abc news

REPUBLIKA.CO.ID, CANBERRA--Perdana Mentri Australia yang baru saja dilantik, Kevin Rudd nyatakan kebijakan kelompok oposisi di Parlemen Australia soal kebijakan pengembalian kapal pencari suaka ke Indonesia, bisa memicu konflik dengan Indonesia. Komentar itu pun langsung dibalas Juru Bicara Oposisi, Julie Bishop dengan menyebutnya tidak bertanggung jawab dan sembrono.

Baru saja sehari menjalankan tugasnya sebegai Perdana Menteri, Kevin Rudd langsung memilih berhadapan dengan kelompok oposisi dengan memperingatkan bahwa kebijakan mereka soal kapal pencari suaka beresiko “konflik dengan Indonesia.”

Rudd, dalam sebuah sessi dengan para Jurnalis untuk pertama kalinya sejak dia merebut posisi Julia Gillard dari dari Ketua Partai Buruh Australia menyentuh berbagai isu kebijakan utama.

Tapi saat ditanya tentang kebijakan partai Buruh pada isu pencari suaka, Rudd dengan cepat mengalihkan fokus ke rencana Koalisi untuk "menghentikan perahu" pencari suaka.

"Jika Mr Abbott (pimpinan oposisi) mau menjadi Perdana Menteri dan melanjutkan bahwa retorika dan kebijakan itu dan benar-benar mencoba untuk menerjemahkannya menjadi kenyataan, saya benar-benar bertanya-tanya apakah dia mencoba untuk beresiko memicu onflik dengan Indonesia," katanya.

Sebuah perselisihan diplomatik dengan Indonesia pada tahun 1960 menyebabkan apa yang sekarang dikenal sebagai "Konfrontasi" dengan berujung 23 warga Australia tewas.

Rudd mengingatkan sejarah bisa terulang jika Tony Abbott menjadi Perdana Menteri dan mencoba untuk melaksanakan rencananya.

"Saya katakana kepada anda, bahwa jika Anda seorang mahasiswa hubungan Australia-Indonesia, seperti halnya saya, sejak zaman akhir tahun empat puluhan sampai sekarang, ada beberapa kali hubunggan keduanya tidak harmonis.”

“Saya tidak ingin melihat itu terjadi lagi.

"Saya sebagai Perdana Menteri Australia akan melakukan segalanya dengan kekuasaan saya untuk terus meningkatkan hubungan dengan Indonesia ketimbang membuatnya beresiko.”

"Saya tidak menyarankan tuan  Abbott sengaja menuju ke arah itu sama sekali, tapi saya katakan sangat jelas bahwa anda memiliki kebijakan yang tidak sejalan di sini, antara apa yang ia katakan dan apa pemerintah Indonesia inginkan."

Rudd telah mengkonfirmasi bahwa ia akan mengunjungi Indonesia untuk pertemuan tahunan para pemimpin 'dengan Susilo Bambang Yudhoyono pada 04-05 Juli.

Tak lama setelah sambutannya, Oposisi urusan luar negeri juru bicara Julie Bishop menggambarkan komentar Rudd sebagai tidak bertanggung jawab dan sembrono.

"Ini melampaui batas besar dan itu adalah kesalahan diplomatik yang mengejutkan, dan ia harus menarik kembali hal itu," katanya kepada Sky News.

"Ini bukan kebijakan kami untuk berusaha memicu konflik dengan Indonesia."

Bahkan mantan kepala pasukan pertahanan, Kepala Admiral Chris Barrie, mengatakan komentar Rudd terlalu mengada-ada.

"Di satu sisi saya pikir mengumumkan kebijakan mengenai menghalau kapal pencari suaka-kembali (ke Indonesia) tidak masuk akal sama sekali dan saya pikir itu mendorong penyelundup manusia untuk menempatkan kehidupan para pencari suaka beresiko, dan di sisi lain saya pikir itu akan terlalu jauh untuk menunjukkan bahwa kita mungkin benar-benar terlibat dalam perang penembakan di atasnya, "katanya.

Sebelumnya hari ini, Pemimpin Oposisi Tony Abbott memusatkan perhatian pada kebijakan perlindungan perbatasan Partai Buruh, menggambarkan Rudd sebagai "sahabat" para penyelundup manusia '.

Sementara itu Menteri Luar Negeri Australia, Bob Carr yang saat ini berada di Jakarta untuk bertemu dengan mitranya dari Indonesia, mengatakan ia berpikir kebanyakan orang tiba di Australia dengan perahu yang bukan pengungsi, tetapi pekerja migran.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Disclaimer: Berita ini merupakan kerja sama Republika.co.id dengan ABC News (Australian Broadcasting Corporation). Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi berita menjadi tanggung jawab ABC News (Australian Broadcasting Corporation).
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement