REPUBLIKA.CO.ID,PONTIANAK--Kepala Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat Badar menyatakan pihaknya tidak terlibat dalam penentuan rumah tangga sasaran penerima bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), karena BPS hanya melakukan pendataan.

"Kami sama sekali tidak terlibat dalam penentuan siapa (RTS) mana yang berhak mendapat BLSM, karena kami hanya melakukan pendataan kepada rumah tangga terhadap sebanyak 426.500 rumah tangga, kemudian hasil verifikasi BPS tahun 2011 diserahkan pada pemerintah," kata Badar di Pontianak, Senin.

Ia menjelaskan, ada sekitar 40 persen penduduk Indonesia yang dilakukan verifikasi di tahun 2011, dari jumlah itu pemerintah mengambil sebanyak 25 persen yang mendapat BLSM atau sekitar 15,5 juta rumah tangga.

"Untuk di Kalbar yang dilakukan pendataan atau rumah tangga yang berpotensi dan miskin sekitar 426.500 rumah tetangga, kemudian yang diberikan BLSM dengan berbagai pertimbangan sebanyak 233.922 rumah tangga," ungkapnya.

Menurut Badar, harusnya pemerintah sebelumnya menentukan rumah tangga penerima BLSM terlebih dahulu melakukan pendataan lagi, karena data BPS tahun 2011 sifatnya masih dinamis, bisa saja berubah, seperti yang tadinya miskin bisa menjadi tidak, atau malah sebaliknya.

Meskipun begitu, menurut Badar, BPS bukan berarti lempar tangan terhadap permasalahan yang ada, sehingga pihaknya juga mengakui, data yang ada tidak semuanya benar.

"Bisa saja responden saat dilakukan pendataan dengan sengaja memberikan data yang tidak akurat, seperti masih mengakui tidak mampu meskipun sudah mampu," ujarnya.

Badar berharap, kepada masyarakat yang sudah mampu tetapi ternyata mendapatkan BLSM, untuk sebaiknya menyerahkan bantuan tersebut kepada rumah tangga yang benar-benar membutuhkannya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika