REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Aliansi partai politik berbasis Islam Mesir, termasuk Ikhwanul Muslimin, menolak permintaan Militer Mesir yang meminta Presiden Muhammad Mursi turun dari jabatannya atau bakal dikudeta.

"Kami menolak upaya sebagian pihak untuk membalikkan keabsahan masyarakat," kata aliansi parpol Islam Mesir.

Mereka mengaku menghormati semua gagasan guna menyelesaikan krisis, tapi semua itu harus berlandaskan undang-undang dasar. Pernyataan tersebut menyeru rakyat Mesir agar membanjiri Negeri Piramida untuk mempertahankan keabsahan.

"Kami menyampaikan penghormatan bagi prinsip damai dan dipeliharanya darah rakyat Mesir," aliansi tersebut menambahkan.

Aliansi mendesak semua rakyat mendukung keabsahan rakyat dan menentang setiap jenis kudeta. Aliansi itu mengatakan, aliansi menghormati keinginan rakyat dan keabsahan konstitusional bagi pemilihan umum dengan keinginan kuat perujukan nasional.

Sebelumnya Militer Mesir mengultimatum semua parpol untuk menyelesaikan krisis dalam 48 jam, sebelum militer mengambilalih komando. "Angkatan Bersenjata takkan menjadi bagian dari politik atau kekuasaan," kata Menteri Pertahanan Abdel-Fattah As-Sisi di dalam pidato audio yang ditayangkan televisi resmi, seperti disadur dari Xinhua.

Ia mengatakan, tenggat 48 jam merupakan kesempatan terakhir bagi semua pihak untuk memenuhi tuntutan rakyat dan menyelesaikan krisis. Ia menyebut kondisi saat ini bersejarah.

As-Sisis memperingatkan, "Membuang-buang lebih banyak waktu akan mengakibatkan konflik dan perpecahan lebih besar, sudah sangat membuat rakyat menderita akibat krisis politik yang berlangsung."

Ikuti Whatsapp Channel Republika