REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melarang oknum-oknum memanfaatkan guru untuk kepentingan politik. Hal tersebut disampaikan Presiden SBY pada pembuka Kongres XXI Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Rabu (3/7) di Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta.

"Jangan sampai guru jadi korban politik," kata SBY.

SBY mengaku mendapatkan laporan penyimpangan di daerah yang menjadikan guru sebagai korban. Guru, tuturnya, sering menjadi korban pilkada.  "Meski tidak semua tapi ada laporan yang masuk misalnya guru dipaksa menjadi tim sukses. Jika tidak mau dimutasi atau diganti," katanya.

Melihat hal tersebut, SBY menuturkan, akan membahasnya dengan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). Ia meminta guru yang menjadi korban politik melaporkan kepada pemerintah pusat.

"Guru bisa melapor ke Kemdikbud, Kemendagri, atau ke saya. Dengan syarat laporan itu fakta bukan fitnah," ujarnya.

Lebih lanjut SBY mengimbau pejabat dinas pendidikan dan kepsek menjauhkan diri dari politik praktis, dan memaksimalkan wewenang untuk meningkatkan kapasitas guru. "Dinas pendidikan dan kepsek sebaiknya menjauhkan diri dari politik praktis karena jika tidak guru-guru akan bingung," kata SBY.

Terakhir, lanjut SBY,  khusus persoalan guru bantu dan guru honorer. Sejumlah permasalahan yang berkaitan dengan guru bantu dan guru honorer di daerah akan dicarikan solusinya. "Gubernur seluruh Indonesia akan diundang untuk mengurusi masalah guru karena terkait otodmomi daerah. Disamping itu, PGRI juga harus aktif mencarikan solusinya," kata SBY mengakhiri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika