REPUBLIKA.CO.ID, SIDOARJO – Pemerintah Provinsi Jawa Timur dinilai telah mengambil hak anak pengungsi Syiah Sampang. Alasannya, evakuasi ke rumah susun Jemundo, Sidoarjo seolah tidak memikirkan nasib dan kebutuhan dasar mereka.
Pokjan Manajemen Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Luthfi Chumaidy mengatakan ada unsur pelanggaran terhadap undang-undang perlindungan anak. Alasannya dia menyebutkan, sedikitnya ada 15 indikator yang menjadi penilaian dalam upaya relokasi ke rusun tersebut.
“Salah satunya pendidikan,” kata Luthfi saat mengunjungi anak Syiah di Rusun Komplek Puspa Agro, Sidoarjo, Rabu (3/7).
Luthfi meminta, Gubernur Jatim, Soekarwo mengembalikan hak tersebut. Menurut dia seperti saat mereka berada di pengungsian GOR Sampang, pendidikan pun belum menjadi kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Dia mengatakan, fasilitas serta sarana tergolong minim ditambah kehadiran pengajar sering berhalangan.
setelah direlokasi, kegiatan tersebut bukannnya semakin membaik, justru tidak ada sama sekali. Dia mengatakan, KPAI sendiri akan membuat rekomendasi ke Pemerintah pusat, paling tidak untuk pemenuhan hak kesehatan dan pendidikan.
“Hari ini KPAI dan Komas Perempuan sedang rapat, hasil pantauan di sini akan dibahasnya nanti,” ujarnya.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo, Agoes Boediman mengatakan, pihaknya belum bisa memenuhi fasilitas pendidikan lantaran tidak adanya rekomendasi data dari Pemerintah Kabupaten Sampang tentang sekolah mereka. Paling tidak, ada arsip yang menyatakan, anak-anak ini pernah bersekolah.
Dia menyebutkan total ada 57 anak. Bila dikatagorikan berdasarkan usia, ada enam anak yang duduk di bangku SMP, 34 anak siswa SD, dan 14 lainnya masih TK. Kemudian untuk sekolah yang direkomendasikannya yaitu, SDN Sadang Taman Sidoarjo, SDN Jemundo 1 dan 2 Sidoarjo, serta SMP 2 Taman Sidoarjo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika