REPUBLIKA.CO.ID,Direktorat Jenderal Pajak pada 2013 ini menarget penerimaan pajak sebesar Rp1.042,32 triliun atau sekitar 24,79 persen lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak 2012. Nilai penerimaan tersebut akan memberi kontribusi sebesar 68,14 persen dari rencana anggaran pendapatan negara 2013. Untuk mengamankan rencana penerimaan tersebut, Rohaniawan Katolik, Romo Benny Susetyo mengatakan perlu ada perbaikan tata kelola perpajakan.

Sekretaris Eksekutif Komisi Hubungan Agama dan Kepercayaan Konferensi Waligereja Indonesia itu menilai tata kelola perpajakan termasuk mekanisme kontrol dan pengawasan yang berlapis. Sehingga, penyalahgunaan dana pajak bisa diminimalisasi. "Jangan sampai menyalahgunakan wewenang untuk kejar target, harus ada paramater data yang konkret dari para wajib pajak mengenai kekayaannya dan apa yang sudah didapat, " ungkapnya.

Data wajib pajak tersebut, kata dia, perlu didapatkan agar pajak tidak mudah dimanipulasi. Penarikan dan tata kelola perpajakan dinilai harus profesional, transparan, dan akuntabel.

Jika data tidak akuntabel, wajib pajak memiliki kesempatan untuk tawar menawar dengan petugas pajak. Rohaniawan kelahiran Jawa Timur itu pun mengatakan wajib pajak kadang harus membayar lebih karena ada pengelolaan pajak yang tidak transparan. "Jika ada tawar menawar, maka ada korupsi di situ," ujarnya.