REPUBLIKA.CO.ID, CIANJUR -- Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto meresmikan Jalan Lingkar Timur Cianjur sepanjang 7,45 kilometer di Kabupaten Cianjur Provinsi, Jawa Barat, Jumat (5/7). "Jalan ini diharapkan dapat mempermudah aksesibilitas arus barang dan manusia sehingga mempersingkat waktu tempuh dari Cianjur ke Sukabumi," katanya di Cianjur.
Dana proyek jalan itu, kata Djoko, adalah sebesar Rp 90,981 miliar yang bersumber dari APBN dan pinjaman Internasional Bank of Reconstruction and Development (IBRD) dan dimulai dari DIPA Tahun Anggaran 2009 dengan kontrak pelaksanaan secara bertahap. Menurutnya, dengan jalan ini, pengguna lalu lintas antara Cianjur dan Sukabumi tanpa harus melewati pusat Kota Cianjur dan di sepanjang jalannya terdapat lahan sawah, kawasan pertanian sampai ke kawasan industri.
"Jaringan jalan memegang peranan penting sebagai urat nadi perekonomian nasional dan sekaligus berfungsi menyatukan antar wilayah," kata Djoko .
Ia juga mengatakan bahwa jaringan jalan akan memfasilitasi tertatanya struktur pusat-pusat kegiatan di kota-kota besar termasuk interdependensi antara kota inti dan kota-kota satelit di sekitarnya, sehingga mobilitas arus barang dan jasa dapat berjalan secara efektif dan efisien. "Data menunjukkan bahwa 90 persen jalan masih menjadi tumpuan arus mobilitas barang dan manusia, sisanya baru moda transportasi lainnya seperti laut, kereta api dan udara," terangnya.
Oleh karena itu, Djoko mengajak pihak terkait agar menjadikan Jalan Lingkar Timur Cianjur ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lokasi Lingkar Timur Cianjur terletak di persimpangan Cikalong (jalan Cianjur-Bandung) sampai dengan persimpangan Jebrod (jalan Cianjur-Sukabumi). Jalan ini mempunyai lebar 2x3,875 meter untuk jalur utama dan 2x2 meter untuk bahu jalan.
Waktu pekerjaannya dilaksanakan selama 820 hari yang konstruksinya dikerjakan oleh PT Yasa Patria Perkasa di bawah pengawasan dan koordinasi Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Jawa Barat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika