REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Ade Irawan, mengatakan bahwa dalam risetnya ICW sudah berdasarkan penelitian dari sejumlah indikator penilaian. Hal itu dilakukan agar tidak disebut fitnah.
”ICW mengeluarkan daftar itu berdasarkan riset dan kami tidak mau asal bunyi, nanti disebut fitnah. Kami mengeluarkan yang datanya firm,” ujar Ade dalam pernyataannya, Jumat (5/7). Kritikan terhadap release ICW yang memasukkan nama-nama tersebut, menurutnya, akan menjadi masukkan bagi ICW.”Itu akan menjadi masukkan bagi kita ke depannya nanti.”
Data yang firm yang dimaksudkannya itu dilihat dari hasil penilaian ICW berdasarkan 5 Indikator Penilaian, yaitu politisi yang pernah disebut dalam keterangan saksi atau dakwaan JPU terlibat serta atau turut menerima sejumlah uang dalam sebuah kasus korupsi dan politisi bekas terpidana kasus korupsi.
Indikator ketiga, politisi yang pernah dijatuhi sanksi atau terbukti melanggar etika dalam pemeriksaan oleh Badan Kehormatan DPR, politisi yang mengeluarkan pernyataan di media yang tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi, dan politisi yang mendukung upaya revisi UU KPK.
Dalam rilis ICW, nama Ignatius Mulyono disebutkan karena dianggap membantu melancarkan proses sertifikasi proyek Hambalang. Padahal Ignatius justru mengungkapkan bahwa perintah tersebut diberikan oleh Anas Urbaningrum. Zulkifliemansyah yang tidak pernah disebut terlibat dalam perkara korupsi di KPK justru dimasukkan dalam daftar, sementara rekannya Tamsil Lingrung yang kerap disebut dalam sidang korupsi justru tidak dimasukkan.
Ade menegaskan bahwa tujuan dari dikeluarkannya release itu untuk mengedukasi masyarakat agar lebih cerdas dalam memilih para wakilnya. Rilis tersebut tidak dimaksudkan untuk memfitnah atau membunuh karakter.” Kami tidak mengatakan bahwa mereka korup, tapi patut dipertanyakan komitmen mereka. Release ini hanya untuk trigger bahwa orang lain atau lembaga lain juga bisa melakukan hal yang sama misalnya di bidang lingkungan, HAM dan sebagainya.”
Dirinya juga memahami kalau anggota-anggota DPR yang namanya masuk ke dalam daftar ICW merasa tidak senang. Tapi dia sekali lagi menegaskan bahwa hal itu justru karena rasa kecintaan ICW pada demokrasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika