REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Reaksi politisi terhadap rilis yang dikeluarkan Indonesia Corruption Watch (ICW) dinilai berlebihan. Harusnya tudingan ICW bisa ditanggapi dengan cerdas dan dibantah dengan data bila dugaan tersebut tidak benar.

"Jangan kebakaran jenggot lalu kemudian membawa ke  ranah hukum. Yang dilakukan Ahmad Yani dan sarifuddin Sudding sekarang berlebihan," kata Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang, dalam diskusi 'Caleg Gerah, Dituduh Prorasuah' di Jakarta, Sabtu (6/7).

Jika membaca rilis ICW, lanjut Sebastian, 36 nama dari 6.552 total daftar calon sementara (DCS) sebenarnya sangat kecil. Rilis yang disampaikan bukan tuduhan langsung, melainkan hanya dugaan caleg yang diragukan komitmennya dalam pemberantasan korupsi. Bukan tuduhan sebagai caleg yang anti pemberantasan korupsi.

Hanya saja ketika caleg yang disebutkan dalam rilis memberikan respon berlebihan, masyarakat bisa saja menduga bila yang disebut dalam rilis ICW benar. Artinya, sikap yang ditunjukkan beberapa caleg tersebut justru malah merugikan diri mereka sendiri.

"Padahal kalau dijawab dengan cerdas, rilis ICW bisa bermanfaat positif bagi mereka. Kalau mereka bisa buktikan rilis ICW itu tidak benar," ungkapnya.

Direktur riset Syaiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Jayadi Hanan menambahkan, rilis ICW tak seharusnya membuat para politisi kebakaran jenggot. "Santai-santai saja, karena belum tentu berdampak buruk terhadap elektabilitas mereka," kata Jayadi.

Isu korupsi, diakui Jayadi selalu masuk dalam tiga besar unsur yang menurut masyarakat harus segera diselesaikan. Tetapi, ketika dilakukan jajak pendapat, masyarakat cenderung menjadikan isu ekonomi dan kesejahteraan sebagai isu yang paling urgen. Sehingga isu korupsi cenderung tertutupi.

Dalam ruang lingkup pemilih yang kritis, seperti mereka yang tinggal di wilayah perkotaan. Rilis ICW bisa jadi berpengaruh bagi tingkat keterpilihan 36 caleg tersebut. Tetapi, bagi masyarakat di dapil-dapil yang jauh dari kota besar, isu tersbeut menurut Jayadi tidak akan menjadi perhatian utama.

Ikuti Whatsapp Channel Republika