REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Komnas HAM RI mengimbau kepada masyarakat dunia untuk mengutuk keras kudeta militer terhadap pemerintahan yang sah dan berdaulat di Mesir.

Komisioner Komnas HAM RI, Maneger Nasution, menilai kudeta militer yang berlangsung di Mesir adalah pengkhianatan terhadap nilai demokrasi yang telah menjadi norma secara universal.

''Saya menyayangkan standard ganda PBB melalui sekjen-nya soal kudeta di Mesir. Ban Ki Mon “membiarkan” kudeta di Mesir dan melihatnya sebagai bentuk pengungkapan kebebasan bersuara. Berbeda sekali saat kudeta militer di Niger (2010) Uni Eropa,  AS, dan Prancis menghimbau Niger dengan selekasnya memulihkan tata tertib UUD,'' ungkap Maneger Nasution kepada ROL, Senin (8/7).

Pada 2012 , kata dia, PBB mengecam kudeta militer di Afrika Barat, Mali.

Gedung Putih, kata dia,  juga mengecam keras kudeta militer di Guinea mereka mengecam militer Bissau yang merebut kekuasaan dari kepemimpinan negara sipil.

''Negara-negara barat juga setali tiga uang, pada satu sisi mengagungkan demokrasi, namun pada kasus Mesir hanya diam seribu bahasa. Lantas kenapa pada saat terjadi kudeta di Mesir  semua pada diam? Ada apa ini sebenarnya?”

Pihaknya juga berharap Presiden RI memberikan (lagi) sikap lebih lugas lagi soal krisis Mesir ini, karena fatsun politik Indonesia adalah bebas aktif. Indonesia  harus berperan aktif dalam menciptakan ketertiban dunia sesuai amanah UUD 1945.