REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra), Agung Laksono, mengatakan pemerintah akan menambah jumlah penerima bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM). Penerima baru tersebut dananya akan  ditanggung oleh pemerintah daerah.

"Jika masih ada di luar 15,5 juta rumah tangga sasaran yang masih perlu, nanti ditangani oleh daerah. Anggaran dari APBD setempat, tetapi jumlahnya tidak banyak," katanya, Selasa (9/7).

Diterangkannya, penambahan penerima BLSM itu karena masih ada masyarakat yang selayaknya mendapatkan BLSM tapi belum dapat. Selama ini pemerintah mencetak dan menyalurkan kartu perlindungan sosial (KPS) untuk pengambilan BLSM kepada 15,5 juta rumah tangga sasaran (RTS).

Selain itu, Agung mengingatkan ada pemutakhiran data yang dilakukan di tingkat desa dan kelurahan. Dari pemutakhiran itu, didapat 15 ribu lebih KPS yang dikembalikan karena salah data. Jumlah tersebut nantinya akan dikembalikan kepada orang yang selama ini tidak mendapat kartu meski seharusnya dapat karena tergolong miskin.

"Untuk penggantian KPS retur itu hampir 15 ribu. Itu yang akan dilakukan melalui musyawarah desa atu kelurahan, pokoknya keluar 15 ribu masuk 15 ribu," katanya. Pemberian KPS untuk BLSM, diingatkan Agung, akan diteliti oleh musyawarah desa atau kelurahan.

Proses pemutakhiran data melalui musyawarah desa atau kelurahan tersebut akan berlangsung selama sebulan."Kalau ada yang kurang itu nanti di-cover oleh pemda, sedangkan kalau yang retur itu nanti pemerintah pusat," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika