REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, mengintensifkan pengawasan terhadap gelandangan dan pengemis (gepeng) guna mengantisipasi limpahan dari wilayah DKI Jakarta menjelang Idul Fitri.
"Saya sudah minta Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial proaktif melakukan pengawasan mengingat Pemprov DKI Jakarta tegas menolak kehadiran mereka di wilayahnya," kata Wakil Wali Kota Bekasi, Ahmad Syaikhu, di Bekasi, Selasa (19/7).
Menurutnya, Kota Bekasi sebagai wilayah penyangga Jakarta merupakan kawasan yang mudah memperoleh limpahan gelandangan dan pengemesi dari Jakarta karena wilayahnya yang berdekatan dan masyoritas penduduk yang telah mapan.
"Karena diusir dari Jakarta, pengemis lari ke Bekasi. Untuk itu, Satpol dan Dinas Sosial mesti proaktif," katanya.
Syaikhu mengatakan, langkah yang harus dilakukan aparatur terkait ialah dengan mendata para pengemis dan dipulangkan ke kampung halamannya masing-masing.
Menurut dia, solusi pengentasan gelandangan dan pengemis hanya dengan cara memulangkan mereka ke kampung halamannya, sebab di Kota Bekasi belum dilengkapi sarana rehabilitasi.
Menurutnya, pengawasan terhadap gelandang dan pengemis perlu diintensifkan khususunya di sejumlah titik perbatasan wilayah pada jam-jam tertentu.
Kepala Satpol PP Kota Bekasi Yayan Yuliana menambahkan, mayoritas pengemis di wilayahnya berasal dari daerah Jawa Tengah hingga Jawa Timur.
"Kami menduga, ada oknum yang mengakomodir mereka. Kalau memang terbukti ada, oknum itu bisa kena jerat hukum pidana," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika