REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY hingga Selasa (9/7) pukul 12.00 WIB kemarin sudah menerima 340 aduan dari masyarakat terkait penyaluran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di DIY.
Aduan tersebut dikirimkan warga melalui hotline service LOD DIY sejak 5 Juli 2013 lalu. Menurut staf admin LOD DIY, Juni Tri Wahyu, 340 aduan ini dihitung hingga pukul 12.00 WIB kemarin.
Padahal setelah pukul 12.00 WIB tersebut aduan masyarakat masih cukup banyak. "Kita baru melakukan rekap hingga pukul 12.00 WIB saja," ujarnya kepada Republika, Rabu (10/7).
Berdasarkan hasil rekap tersebut, kata dia, 340 aduan ini terdiri atas 33 aduan dari masyarakat Kabupaten Sleman, 97 aduan dari masyarakat Kabupaten Bantul, 49 aduan dari Kota Yogyakarta, 11 aduan dari Kabupaten Gunungkidul, 15 aduan dari Kabupaten Kulonprogo dan 135 aduan belum diketahui domisili di pelapor. "Pelapor tidak mencantumkan alamatnya," katanya.
Diakui dia, sebagian besar aduan BLSM yang masuk ke LOD DIY adalah dari masyarakat yang mengaku miskin tetapi tidak menerima BLSM. Selain itu ada juga aduan yang menanyakan kriteria penerima BLSMM
Ada yang menanyakan prosedur pengembalian karena merasa sudah tidak berhak menerima. "Dan ada yang melaporkan ada pemotongan dana BLSM, namun masih kita lakukan rekapitulasi," katanya menjelaskan.
Banyaknya aduan terkait penyaluran BLSM ini juga masuk ke Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Setiap hari lembaga dibawah Presiden ini rata-rata menerima aduan terkait BLSM sebanyak 3.500 hingga 4 ribu laporan.
"Aduan ini adalah yang masuk ke nomor aduan kami 1708 setelah pencairan BLSM 22 Juni lalu," kata Direktur UKP4, Mardianto Jatna.
Menurut dia, aduan terkait BLSM ini memang mendominasi aduan tentang layanan publik ke UKP4 tersebut. Jumlah aduan yang masuk ke UKP4 terkait layanan publik sendiri setiap harinya mencapai 7 ribu hingga 8 ribu aduan.
Dari jumlah itu sebagian besar terkait BLSM saat ini. Aduan BLSM yang masuk ke UKP4 sendiri menurutnya, lebih banyak terkait penyaluran dana tersebut yang salah sasaran.
"Banyaknya adalah pembagian kartu penjaminan sosial (KPS) yang tidak tepat sasaran sampai yang menanyakan penggunaan KPS tersebut," katanya.
Aduan tersebut, kata dia, sudah disampaikan dalam rapat bersama tim penyaluran kompensasi BBM yang diketuai langsung Wakil Presiden Boediono. Menurut dia, aduan tersebut juga sudah di disposisikan ke masing-masing lembaga terkait untuk dilakukan penanganan.
Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), kata Mardianto, aduan yang masuk ke UKP4 terkait penyaluran BLSM baru 24 aduan. "Sebagian besar juga terkait penyaluran KPS yang tidak tepat," jelasnya. Aduan ini kata dia, dijadikan bahan dasar untuk sosialisasi BLSM tahap berikutnya.
UKP4 sebagai bagian dari tim penyaluran kompensasi kenaikan BBM terus membuka masukan dan menampung aduan dari masyarakat terkait hal tersebut. Pihaknya membuka nomor aduan 1708 untuk menampung aduan masyarakat tersebut.
"Untuk DIY memang belum banyak karena mungkin mereka belum tahu nomor aduan UKP4," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika